Ikhlas tapi Tak Sepenuhnya Terima, Pengacara Febrie Sebut Ada "Bias" dalam Putusan Hakim
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA -Sebuah dokumen berisi pembatalan mutasi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) yang sebelumnya telah ditetapkan, kini tengah beredar dan menimbulkan tanda tanya.
Surat Keputusan (SK) baru ini disebut-sebut membatalkan pergantian Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang sebelumnya digantikan oleh Laksda TNI Hersan.
Penunjukan Laksda TNI Hersan sebagai Pangkogabwilhan I sempat termuat dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025. Namun beredar dokumen susulan bernomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 yang mencantumkan pembatalan penunjukan tersebut. Meski begitu, dokumen ini belum memiliki tanda tangan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, sehingga keabsahannya belum dapat dikonfirmasi secara resmi.
Sampai saat ini, pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi, belum memberikan klarifikasi atas dokumen yang dimaksud.
Jika benar SK pembatalan tersebut sah dan berlaku, maka Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tidak akan menempati posisi barunya sebagai Staf Khusus KSAD, dan akan tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I. Di sisi lain, Laksda TNI Hersan kemungkinan besar tetap melanjutkan tugasnya sebagai Panglima Komando Armada III.
Profil Laksda TNI Hersan
Laksamana Muda TNI Hersan dikenal sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Laut dengan pengalaman strategis dan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Ia pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretaris Militer RI pada periode 2022–2023.
Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1994 ini memiliki rekam jejak panjang, mulai dari bertugas di KRI Oswald Siahaan-354, memimpin sejumlah kapal perang, hingga menduduki jabatan Asrena Kaskogabwilhan II dan Komandan Gugus Tempur Laut Armada II. Kariernya yang gemilang membuatnya dipercaya menempati posisi penting dalam struktur pertahanan negara.
Dari segi kekayaan, berdasarkan LHKPN per 17 Maret 2025, Hersan tercatat memiliki kekayaan senilai Rp11,8 miliar yang terdiri dari aset tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, dan kas.
Tugas Pangkogabwilhan I dan Dampak Strategis
Pangkogabwilhan I memiliki peran sentral dalam integrasi kekuatan TNI AD, AL, dan AU di wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dengan markas komando di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, jabatan ini krusial dalam strategi pertahanan kawasan barat Indonesia, termasuk dalam konteks meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.
Menurut analis pertahanan dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Dwi Sasongko, rotasi ini menunjukkan penguatan prioritas pertahanan laut dan profesionalisme TNI yang terus ditingkatkan.
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pemilu tetap digelar pada 2029. Hasto meminta tidak ada upaya yang bertentangan
POLITIK
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto yang mempersilakan menteri mingg
POLITIK
PEKANBARU Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang dinilainya berja
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 belum sepenuhnya dirasaka
EKONOMI