Front Demokrasi Rakyat Desak Usut Dugaan Aliran Dana ke BEM UBK, Jangan Biarkan Demokrasi Dicederai
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
JAKARTA -Sebuah dokumen berisi pembatalan mutasi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) yang sebelumnya telah ditetapkan, kini tengah beredar dan menimbulkan tanda tanya.
Surat Keputusan (SK) baru ini disebut-sebut membatalkan pergantian Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang sebelumnya digantikan oleh Laksda TNI Hersan.
Penunjukan Laksda TNI Hersan sebagai Pangkogabwilhan I sempat termuat dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025. Namun beredar dokumen susulan bernomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 yang mencantumkan pembatalan penunjukan tersebut. Meski begitu, dokumen ini belum memiliki tanda tangan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, sehingga keabsahannya belum dapat dikonfirmasi secara resmi.
Sampai saat ini, pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi, belum memberikan klarifikasi atas dokumen yang dimaksud.
Jika benar SK pembatalan tersebut sah dan berlaku, maka Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tidak akan menempati posisi barunya sebagai Staf Khusus KSAD, dan akan tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I. Di sisi lain, Laksda TNI Hersan kemungkinan besar tetap melanjutkan tugasnya sebagai Panglima Komando Armada III.
Profil Laksda TNI Hersan
Laksamana Muda TNI Hersan dikenal sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Laut dengan pengalaman strategis dan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Ia pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Sekretaris Militer RI pada periode 2022–2023.
Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1994 ini memiliki rekam jejak panjang, mulai dari bertugas di KRI Oswald Siahaan-354, memimpin sejumlah kapal perang, hingga menduduki jabatan Asrena Kaskogabwilhan II dan Komandan Gugus Tempur Laut Armada II. Kariernya yang gemilang membuatnya dipercaya menempati posisi penting dalam struktur pertahanan negara.
Dari segi kekayaan, berdasarkan LHKPN per 17 Maret 2025, Hersan tercatat memiliki kekayaan senilai Rp11,8 miliar yang terdiri dari aset tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, dan kas.
Tugas Pangkogabwilhan I dan Dampak Strategis
Pangkogabwilhan I memiliki peran sentral dalam integrasi kekuatan TNI AD, AL, dan AU di wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dengan markas komando di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, jabatan ini krusial dalam strategi pertahanan kawasan barat Indonesia, termasuk dalam konteks meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.
Menurut analis pertahanan dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Dwi Sasongko, rotasi ini menunjukkan penguatan prioritas pertahanan laut dan profesionalisme TNI yang terus ditingkatkan.
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan
EKONOMI
BANGKA TENGAH Aparat gabungan berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan bijih timah ilegal melalui jalur laut di kawasan Pantai P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masy
NASIONAL
JAKARTA Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas meninjau langsung Galeri Dekranas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan angga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN