JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan membuat aturan sendiri terkait syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan sebagai respons atas wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bansos, termasuk beasiswa dan bantuan pemerintah provinsi lainnya.
"Aturan enggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," tegas Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).
Cak Imin menyatakan bahwa tidak ada ketentuan pemerintah pusat yang mensyaratkan kepesertaan program keluarga berencana (KB), apalagi vasektomi, sebagai syarat mutlak untuk menerima bantuan sosial.
"Enggak ada syarat itu (vasektomi). Pemerintah pusat tidak pernah mewajibkan KB sebagai syarat penerima bantuan," ujarnya menegaskan.
Pernyataan ini muncul menyusul pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi pada Senin (28/4/2025) di Bandung, yang menyampaikan rencananya untuk mengintegrasikan data peserta KB, terutama pria yang menjalani vasektomi, ke dalam sistem data penerima bantuan sosial.
Menurut Dedi, langkah ini bertujuan agar bantuan pemerintah lebih merata dan tidak hanya dinikmati oleh keluarga tertentu secara berulang.
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
