100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA — Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) kembali menggetarkan ruang publik dengan aksi serentak di tiga titik vital Ibu Kota: Kementerian ATR/BPN, Gedung Merah Putih KPK RI, dan Kementerian BUMN.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik korupsi dalam pembangunan megaproyek Kota Deli Megapolitan (KDM) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II, Sumatera Utara, yang kini digarap oleh raksasa properti PT. Ciputra KPSN (Citraland).
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan GERBRAK, Ariswan, menyatakan bahwa krisis agraria di Sumut telah mencapai puncaknya.
"Tanah rakyat dikapling untuk kepentingan korporasi. Proyek mewah berdiri di atas penderitaan rakyat, tanpa transparansi dan sarat pelanggaran hukum," tegasnya.
GERBRAK mengangkat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam LHP Nomor: 26/LHP/XX/8/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang mengungkap dugaan penyimpangan dalam kontrak kerja sama antara PTPN II dan PT. Ciputra KPSN melalui Master Cooperation Agreement (MCA).
Pembentukan Perusahaan Usaha Patungan (PUP) dinilai tidak melalui mekanisme perizinan yang sah.
Sepuluh Tuntutan GERBRAK:
1. Bongkar dugaan korupsi proyek properti Kota Deli Megapolitan (KDM) oleh PT. Ciputra KPSN.
2. Periksa legalitas perizinan pembangunan KDM di atas HGU PTPN II.
3. Tindaklanjuti temuan BPK terkait kontrak KDM.
4. Kapolri diminta atensi atas kasus penyerobotan lahan PT. Sianjur.
5. Usut keterlibatan PTPN II, BPN Deli Serdang, dan Polda Sumut atas dugaan korupsi.
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
