PHK Massal Ancam Industri Media, Pakar: Tren Konsumsi Instan Tekan Kualitas Jurnalisme

JAKARTA - Industri media Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan media besar mencerminkan tekanan yang semakin berat dari sisi ekonomi maupun perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.

Fenomena ini dikupas oleh Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Ia menyebutkan, saat ini publik cenderung lebih tertarik dengan informasi pendek yang dikemas dalam video atau potongan teks singkat di platform digital.

"Pola konsumsi masyarakat terhadap informasi semakin ke sini karena sejumlah platform menawarkan short information, dalam jangka waktu pendek, dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya," ujar Andry kepada Beritasatu.com, Kamis (9/5/2025).

Jurnalisme Murah dan Cepat Menggerus Kualitas

Andry menjelaskan bahwa tekanan terhadap ruang redaksi melahirkan fenomena low-cost journalism dan fast journalism, di mana kecepatan menjadi lebih penting ketimbang kualitas dan akurasi informasi.

"Dalam kondisi ini, jurnalis dituntut memproduksi berita secara cepat, tapi dengan risiko minimnya verifikasi dan kedalaman analisis," jelasnya.

Ketergantungan pada konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) turut memperparah kondisi. Menurutnya, masifnya penggunaan AI tanpa filter editorial yang ketat dapat melemahkan integritas jurnalisme.

Rendahnya Apresiasi terhadap Konten Berkualitas

Di negara-negara maju, banyak media telah beralih ke model premium content atau konten berbayar yang menawarkan kedalaman jurnalistik. Namun di Indonesia, kesadaran untuk mengakses dan menghargai produk jurnalistik berkualitas masih rendah.

"Permasalahannya, masyarakat Indonesia masih belum begitu melek terhadap premium content. Mereka lebih memilih informasi cepat yang bisa diakses dengan satu jempol," tambah Andry.

Dampak pada Demokrasi dan Literasi Publik

Menurut Andry, pola konsumsi informasi yang instan berisiko menurunkan kualitas demokrasi. Ketika informasi dikonsumsi secara dangkal, ruang untuk disinformasi dan berita menyesatkan semakin terbuka lebar.

Peran Pemerintah Diperlukan

Sebagai solusi, Andry menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menyelamatkan media berkualitas di Indonesia. Mulai dari kebijakan insentif, perlindungan terhadap bisnis media, hingga edukasi publik soal pentingnya jurnalisme yang kredibel.

"Pemerintah perlu hadir untuk mengembalikan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap jurnalisme berkualitas. Karena jika media hancur, yang terancam bukan hanya informasi, tetapi demokrasi itu sendiri," tutupnya.*

(bs/j006)