Menteri Agus Andrianto: Jajaran Tidak Boleh Gentar Razia Narkoba dan HP

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, merupakan bukti bahwa langkah pembenahan sistem pemasyarakatan telah menyentuh akar persoalan.

Ia meminta seluruh jajaran Kementerian Imipas agar tidak gentar dalam menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang menolak perubahan.

"Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti yang terjadi akibat penolakan warga binaan terhadap razia, menjadi bukti bahwa langkah yang kami ambil sudah menyentuh akar permasalahan," ujar Agus saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (10/5).

Agus menyatakan, razia terhadap peredaran narkoba, alat komunikasi ilegal, dan pungutan liar di dalam lapas merupakan bagian dari upaya besar mewujudkan sistem pemasyarakatan Indonesia yang lebih bermartabat, produktif, dan manusiawi.

Ia menegaskan bahwa prinsip "nihil gawai dan narkoba" adalah harga mati.

Setiap individu yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Selama enam bulan masa jabatannya, Agus dan timnya telah melakukan berbagai pembenahan sistem.

Kementerian Imipas mencatat bahwa sepanjang Maret 2025, telah dilakukan razia serentak dengan hasil temuan mencengangkan:

1.115 unit ponsel,

2.291 barang elektronik, dan

2.880 senjata tajam.

Sebanyak 548 narapidana risiko tinggi telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan karena masih diduga mengendalikan peredaran narkoba dan penipuan daring dari dalam lapas.

Agus juga mengungkap, dalam kurun November 2024 hingga April 2025, 82 petugas pemasyarakatan telah dijatuhi hukuman disiplin, termasuk empat Kepala UPT dan 14 pejabat struktural yang dinonaktifkan.

Sebagai langkah pencegahan, Kementerian Imipas kini menggunakan alat pendeteksi sinyal portabel dan meresmikan Wartelsuspas (Warung Telekomunikasi Khusus Lapas) untuk menjaga komunikasi warga binaan dengan keluarga tetap berlangsung secara aman dan legal.

Di sisi pembinaan, kementerian juga telah melakukan screening NAPZA terhadap 10.172 warga binaan, dan sebanyak 3.345 orang di antaranya dinyatakan membutuhkan rehabilitasi.

"Kami ingin pastikan bahwa lapas bukan tempat menyusun kejahatan, tapi tempat pembinaan. Tidak ada tempat untuk kompromi terhadap pelanggaran," tegas Agus.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung transformasi sistem pemasyarakatan menuju Indonesia Emas 2045, dengan lapas yang bersih, aman, dan bebas kejahatan.*