JAKARTA -Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu masalah paling mendasar yang ditemukan adalah belum memadainya kebijakan anggaran sejak awal implementasi program ini.
Baca Juga:
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam konferensi pers usai pertemuan internal di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/5).
"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April-lah, kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka.
Baca Juga:
Yeka menilai bahwa berbagai kendala yang muncul seharusnya bisa diantisipasi sejak akhir 2024 melalui penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga program MBG dapat berjalan optimal mulai Januari 2025.
"Tetapi, kan, anggaran diselesaikan, selesai di Desember, harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop," tegasnya.
Selain persoalan teknis, Yeka juga menyoroti bahwa program MBG memiliki dimensi politik yang cukup tinggi.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BGN dalam menjalankan program di tengah berbagai keterbatasan.
"Tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," katanya.
Mulai Mei 2025, Ombudsman meminta agar tidak ada lagi hambatan terkait anggaran maupun keterlambatan pembayaran kepada para mitra pelaksana.
Salah satu kasus yang disorot adalah keterlambatan pembayaran oleh Yayasan Media Berkat Nusantara kepada dapur mitra di Kalibata, Jakarta Selatan, milik Ira Mesra Destiawati.
"Dan dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Tidak ada lagi persoalan pembayaran," ujar Yeka.
Ombudsman juga akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program ini, termasuk melakukan uji petik di 34 provinsi dan memonitor kepatuhan terhadap SOP yang berlaku.
"Kami akan fokus melihat apakah menu yang disajikan sudah sesuai dengan SOP-nya. Dua hal itu nanti yang mudah-mudahan akan mengurangi ekses-ekses yang sekarang ini terjadi," tutupnya.*
(tt/a008)
MADINA Sejumlah mahasiswa dan pedagang dari Pasar Baru Panyabungan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Mandailing Natal (Madina
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW digelar dengan penuh khidmat dan nuansa kekeluargaan oleh Forum Komunikasi Keluarga Be
Agama
MEDAN (bitv) Pengguna dompet elektronik DANA berkesempatan menerima saldo gratis senilai Rp224.000 pada malam ini, Senin, 8 September 2025
Ekonomi
MANADO Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang dapat melanda
Nasional
JAKARTA Kesehatan mental ternyata tak hanya bergantung pada pikiran dan lingkungan, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi usus. Hal ini disam
Kesehatan
JAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menanggapi perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subian
Nasional
LANGKAT Seorang pria paruh baya bernama Zulkifli (55) nyaris hanyut terseret arus deras di Sungai Pelawi, Kecamatan Babalan, Kabupaten L
Peristiwa
JAKARTA Psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia, Nirmala Ika K., M.Psi., Psikolog, menegaskan bahwa seorang ibu memerlukan dukungan
Kesehatan
SURABAYA Pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Timnas Lebanon masih berlangsung ketat tanpa gol hingga menit ke30 di S
Olahraga
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kejuaraan Judo Terbuka Piala Wali Kota Medan 20
Olahraga