MUARO JAMBI – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, SP, MM, M.Si menyatakan komitmen penuh dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (14/05/2025).
Rakor bertema "Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi" ini diikuti oleh pimpinan daerah dari Wilayah I, yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno (BBS) menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai bentuk konkret komitmen terhadap pencegahan korupsi.
Baca Juga:
"Kami berkomitmen untuk memperkuat pengawasan internal dan memperbaiki sistem pemerintahan secara menyeluruh. Capaian MCP akan terus kami tingkatkan sebagai bukti keseriusan kami membangun birokrasi yang bersih dan melayani," tegas Bupati BBS.
Rakor ini turut membahas strategi penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), transparansi pengadaan barang/jasa, hingga percepatan digitalisasi pelayanan publik. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang menjadi prioritas nasional.
Baca Juga:
Penandatanganan Komitmen Bersama
Dalam Rakor ini, seluruh Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kab/Kota Wilayah I menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi serta target MCP tahun 2025.
Penandatanganan ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Bupati BBS juga menegaskan, tindak lanjut dari rakor ini akan diwujudkan dalam bentuk pengawasan internal yang lebih ketat, menyeluruh, dan berkelanjutan.
"Ke depan, kami akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap sistem pemerintahan internal sebagai bukti nyata dari keseriusan Pemkab Muaro Jambi dalam pencegahan korupsi," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada integritas dan transparansi. Karena itu, sinergi yang kuat dengan KPK adalah bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
