JAKARTA – Kejaksaan Agung menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan kantor kejaksaan di berbagai daerah tidak akan mengganggu independensi lembaga penegak hukum.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, merespons sorotan publik terkait pengerahan personel militer ke ranah sipil.
"Pengawasan di kami ketat. Ada pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional. Dan itu dilakukan secara simultan," kata Harli kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).
Menurut Harli, kehadiran TNI bersifat antisipatif, khususnya dalam menjaga keamanan di tengah peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan.
Ia juga menyebut saat ini Kejagung tengah merumuskan pedoman teknis pengamanan agar kerja sama dengan TNI bisa berjalan efektif dan tidak menimbulkan polemik di lapangan.
"Kami ingin pelaksanaannya smooth, semua berjalan baik, dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan," tambahnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menginstruksikan pengerahan personel TNI untuk membantu pengamanan di lingkungan kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) di seluruh Indonesia.
Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya intensitas penanganan perkara besar, termasuk korupsi kelas kakap yang dinilai rawan gangguan.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA Respiratory Syncytial Virus (RSV) merupakan virus umum yang menginfeksi saluran pernapasan dan sering menimbulkan gejala batuk s
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan