Namun, kebijakan ini menuai sorotan dari publik dan aktivis HAM, yang mempertanyakan urgensi serta legalitas pelibatan militer di ranah sipil, mengingat prinsip pemisahan kekuatan militer dan institusi penegakan hukum sipil yang dianut Indonesia.
Menanggapi kekhawatiran itu, Harli menegaskan bahwa Kejaksaan tetap memegang kendali penuh atas proses hukum, dan pengawasan internal akan terus diperketat untuk memastikan profesionalisme serta mencegah potensi penyimpangan.*
Baca Juga:
(di/a008)
Baca Juga:
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Judha Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri,
Pemerintahan
MEDAN Personel BTS, JHope, secara mengejutkan membagikan cerita emosional terkait perjuangan mental yang dialami seluruh anggota BTS di te
Entertainment
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar acara budaya kolosal bertajuk Jakarta dalam Warna pada Minggu, 6 Juli 2025, bertep
Seni dan Budaya
WASHINGTON DC Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengisyaratkan kemungkinan pemberlakuan kembali sanksi terhadap Rusia setelah negara
Internasional
SEMARANG Kecelakaan beruntun terjadi di Simpang Tiga Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (5/7/2025). Insiden tragis ini meli
Peristiwa
JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan perusahaan tambang yang tergabung dalam MIND ID (BUMN Holding Industri Pertam
Ekonomi
JAKARTA Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Abdul Kadir Jailani, menegaskan bahwa perlindungan warga negara Indonesia (WNI
Politik
JEDDAH Pesulap kontroversial asal Indonesia, Limbad, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, bukan karena aksi panggung ekstremnya, melai
Entertainment
DELI SERDANG Sebuah bus pariwisata yang mengangkut 40 penumpang dilaporkan hangus terbakar saat melintasi jalur MedanBerastagi, tepat
Peristiwa
JAKARTA Di tengah konflik hukum dengan mantan suaminya, Edward Akbar, artis Kimberly Ryder justru mendapat tawaran mengejutkan dari pengac
Entertainment