Bongkar Mega Skandal Haji Rp622 Miliar, KPK Siap 'Gempur' Sidang Yaqut Pakai 303 Saksi
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyerukan aksi off-bid massal nasional (mematikan aplikasi) bagi seluruh pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir di seluruh Indonesia pada 20 Mei 2025. Aksi ini akan dibarengi dengan unjuk rasa serentak sebagai bentuk protes terhadap kondisi kerja yang dinilai semakin tidak layak.
Ketua SPAI Lily Pujiati menyatakan bahwa kondisi para pengemudi platform digital saat ini sangat memprihatinkan. Mereka harus bekerja keras dengan imbalan yang tidak setara, sementara potongan dari perusahaan platform digital dinilai sangat memberatkan.
"Aksi off-bid massal satu Indonesia ini sebagai wujud protes kita atas kondisi kerja yang tidak layak, yang terus-menerus memeras tenaga kerja pengemudi ojol," ujar Lily dalam keterangannya, Jumat (16/5/2025).
Potongan Platform Capai 70%, Pengemudi Hanya Dapat Rp 5.200
Menurut Lily, potongan platform mencapai angka yang tidak masuk akal, hingga 70 persen dari total tarif. Ia mencontohkan, untuk satu kali pengantaran makanan, pelanggan dikenakan tarif Rp 18.000, namun pengemudi hanya menerima Rp 5.200.
"Platform mengambil untung besar dari keringat pengemudi. Maka kami menuntut agar potongan maksimal hanya 10 persen, bahkan lebih ideal jika dihapuskan," tegasnya.
Selain memprotes potongan besar, SPAI juga menyoroti skema order prioritas yang dianggap diskriminatif. Program seperti GrabBike Hemat, slot/argo goceng (Gojek), skema hub (ShopeeFood), dan prioritas (Maxim, InDrive, Lalamove, Borzo, Deliveree) disebut menyalahi prinsip keadilan kerja.
"Skema ini menciptakan ketimpangan dan memperlakukan pengemudi secara tidak adil. Kami menuntut penghapusan skema diskriminatif tersebut," lanjut Lily.
SPAI juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera menyusun regulasi yang mengatur perlindungan kerja bagi pengemudi ojol, taksol, dan kurir berbasis aplikasi, serta memasukkannya dalam RUU Ketenagakerjaan yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Kami ingin pemerintah hadir melindungi pengemudi dari eksploitasi digital. Ini soal keadilan sosial dan keberlangsungan hidup jutaan pekerja informal," tutup Lily.*
(cb/j006)
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL