
Tingkatkan Perekonomian, Bupati Batu Bara Mengundang Investor untuk Berinvestasi di Batu Bara
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si mengundang investor untuk datang dan berinvestasi di Kabupaten Batu Bara dan juga
PemerintahanPAPUA -Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.
Meski telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah sejak 2021, keberadaan mereka belum juga dapat diberantas tuntas oleh aparat keamanan.
KKB yang merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) ini kerap melakukan aksi kekerasan, perusakan, pembunuhan, hingga penyanderaan terhadap warga sipil, personel TNI, dan Polri.
Baca Juga:
Berikut adalah tiga alasan utama mengapa KKB Papua sulit diberantas secara menyeluruh:
Baca Juga:
1. Menyamar sebagai Warga Lokal
Brigadir Jenderal Pol Rusdi Hartono, selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas), menyampaikan bahwa tak sedikit anggota KKB yang kerap menyusup dan menyamar sebagai warga sipil untuk menghindari deteksi aparat.
"Kelompok-kelompok ini sering masuk ke penduduk. Menyamar-menyamar dengan penduduk," ungkap Rusdi.
Pola penyamaran ini membuat keberadaan mereka sulit dikenali, sehingga memperumit upaya penangkapan dan pembubaran oleh aparat gabungan TNI-Polri.
2. Mobilitas Tinggi dan Sering Pindah Lokasi
Selain menyamar, kelompok KKB juga dikenal dengan mobilitas tinggi. Mereka kerap berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain yang sulit dijangkau.
"Mereka selalu berusaha bagaimana pengejaran dilakukan oleh aparat keamanan, mereka bisa lolos," ujar Rusdi.
Strategi ini menyebabkan operasi pengejaran harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan memakan waktu lama.
3. Dapat Perlindungan dari Tokoh Lokal
Lebih kompleks lagi, beberapa anggota KKB dilaporkan mendapat perlindungan dari oknum tokoh lokal. Dukungan ini bisa berupa logistik, informasi, hingga perlindungan fisik.
Kondisi ini menciptakan tantangan tambahan bagi TNI-Polri karena harus berhati-hati dalam mengambil langkah, agar tidak memperburuk hubungan dengan masyarakat setempat yang masih rentan.
Konflik bersenjata antara aparat keamanan dan KKB terus berlanjut. Beberapa hari lalu, dua personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 gugur dalam kontak senjata di Puncak Jaya.
Sementara itu, Komnas HAM mengecam keras penembakan brutal oleh KKB terhadap tim pencari Iptu Tomi Marbun.
Pemerintah melalui aparat gabungan menyatakan akan terus berkomitmen melakukan operasi penindakan secara tegas namun terukur, demi menciptakan Papua yang aman dan damai.*
(oz/j006)
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si mengundang investor untuk datang dan berinvestasi di Kabupaten Batu Bara dan juga
PemerintahanPAKPAK BHARAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK
PendidikanPAKPAK BHARAT Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menyatakan dukunganny
NasionalKARO Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, melakukan aksi penanaman pohon
NasionalKARO Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, melakukan kunju
KesehatanLONDON Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa pemerintahannya siap mengakui kedaulatan negara Palestina dalam Sidang Um
InternasionalJAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis daftar lengkap wilayah di Indonesia yang berpotensi terdampak gelom
PeristiwaJAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Rabu (30/7/2025). Harga
EkonomiJAKARTA Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi digital membawa dampak besar terhadap lanskap ketenagakerjaa
Sains & TeknologiJAKARTA Seruan keras disampaikan oleh Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, pakar hukum internasional sekaligus ekonom nasional, agar pemerintah pu
Nasional