MEDAN – Ratusan driver ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Kota Medan.
Mereka menuntut keadilan atas banyaknya potongan dari pihak aplikator yang dinilai membebani penghasilan mereka, serta ketiadaan asuransi keselamatan dan kesehatan dari perusahaan penyedia aplikasi.
Dalam aksi yang dipusatkan di Jalan Diponegoro tersebut, para driver memadati area pintu masuk Kantor Gubsu sembari membentangkan berbagai poster berisi tuntutan mereka.
Baca Juga:
Salah satu perwakilan driver menyebut potongan yang diterapkan oleh aplikator mencapai 30 hingga 40 persen, jauh di atas batas yang ditentukan pemerintah.
"Kami kerja untuk mencari uang, bukan untuk menyetor lebih dari setengah ke aplikator. Bahkan promo-promo instan seperti Aceng, Slot, Bike Hemat, Gabungan justru membebani kami, karena untuk ikut kami juga harus bayar," ujar seorang driver yang turut serta dalam orasi.
Baca Juga:
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, turun langsung menemui massa.
Ia menyatakan akan mendesak pihak aplikator agar mematuhi aturan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022, yang menetapkan batas potongan maksimal hanya 15 persen ditambah 5 persen khusus untuk asuransi.
"Potongan maksimal 15+5 persen itu wajib dipatuhi. Dan 5 persen itu memang boleh asal digunakan untuk jaminan keselamatan. Jika ternyata asuransi itu dibayar mandiri oleh driver, itu sangat disayangkan," tegas Bobby.
Bobby juga menekankan bahwa dirinya belum pernah diajak berdialog oleh pihak aplikator, namun akan memberikan waktu dua minggu bagi mereka untuk memberikan tanggapan.
Ia pun membuka kemungkinan untuk menyusun regulasi di tingkat provinsi, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub).
"Kalau memang perlu kami buat aturan sendiri di tingkat provinsi, kami siap. Kami sedang pelajari celah hukumnya," tambahnya.
Sementara itu, Agam Zubir, juru bicara dari komunitas driver Godam, meminta intervensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menjadi payung hukum formal bagi para driver ojol.
PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berhasil membongkar praktik penyelewengan distribusi bahan bakar
Hukum dan Kriminal
KLATEN Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Marthinus Hukom, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mem
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia tengah berupaya mencari solusi terbaik
Nasional
ACEH Kepolisian Resor Aceh Utara berhasil menangkap enam pria yang diduga menyebarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam melalui k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rekening milik Ustaz Das&039ad Latif yang digunakan untuk keperluan pembangunan masjid mengalami pemblokiran oleh Pusat Pelapo
Peristiwa
MEDAN Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Soetarto, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi memperluas layanan bus listrik ya
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan oleh Komisi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk percepatan operasi pasar beras dengan total volume 1,3 juta ton
Ekonomi
TAPANULI TENGAH Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis malam, pukul 22.29 WIB
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Warga Jalan Sihoring Koring, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumater
Peristiwa
