JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan praktik korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), khususnya pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta). Kasus ini diduga melibatkan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) yang hendak bekerja di Indonesia.
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan adanya dugaan praktik pungutan liar dan gratifikasi yang dilakukan oknum di Kemnaker.
"Oknum Kemenaker pada Dirjen Binapenta: memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu (Pasal 12e) dan/atau menerima gratifikasi (Pasal 12B) terhadap calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," ujar Asep saat dikonfirmasi, Selasa (20/5/2025).
Baca Juga:
Asep menambahkan, dugaan pemerasan itu berlangsung selama periode 2020 hingga 2023. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini. Namun identitas para tersangka belum diumumkan ke publik.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker pada Selasa (20/5). Belum ada keterangan resmi mengenai barang bukti yang disita atau hal yang dicari dalam penggeledahan tersebut.
Baca Juga:
Respons Kemnaker
Menanggapi langkah KPK, pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan.
Namun, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku belum mengetahui adanya penggeledahan yang dilakukan KPK di kantornya. Saat ditemui di depan Gedung A Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Immanuel yang akrab disapa Noel mengatakan dirinya baru saja tiba dari luar kota.
"Gua nggak tahu tuh, gua nggak tahu soal itu. Kan yang pertama gua dari Cilegon, Banten, datang langsung rapat," ujarnya singkat.
Hingga kini, publik menantikan keterbukaan KPK terkait identitas tersangka serta langkah lanjutan dalam menuntaskan kasus ini. Dugaan praktik korupsi di tubuh kementerian ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola perizinan tenaga kerja asing, yang strategis dalam konteks investasi dan pasar kerja Indonesia.*
(kp/j006)
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik