JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan praktik korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), khususnya pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta). Kasus ini diduga melibatkan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) yang hendak bekerja di Indonesia.
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan adanya dugaan praktik pungutan liar dan gratifikasi yang dilakukan oknum di Kemnaker.
"Oknum Kemenaker pada Dirjen Binapenta: memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu (Pasal 12e) dan/atau menerima gratifikasi (Pasal 12B) terhadap calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," ujar Asep saat dikonfirmasi, Selasa (20/5/2025).
Baca Juga:
Asep menambahkan, dugaan pemerasan itu berlangsung selama periode 2020 hingga 2023. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini. Namun identitas para tersangka belum diumumkan ke publik.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker pada Selasa (20/5). Belum ada keterangan resmi mengenai barang bukti yang disita atau hal yang dicari dalam penggeledahan tersebut.
Baca Juga:
Respons Kemnaker
Menanggapi langkah KPK, pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan.
Namun, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku belum mengetahui adanya penggeledahan yang dilakukan KPK di kantornya. Saat ditemui di depan Gedung A Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Immanuel yang akrab disapa Noel mengatakan dirinya baru saja tiba dari luar kota.
"Gua nggak tahu tuh, gua nggak tahu soal itu. Kan yang pertama gua dari Cilegon, Banten, datang langsung rapat," ujarnya singkat.
Hingga kini, publik menantikan keterbukaan KPK terkait identitas tersangka serta langkah lanjutan dalam menuntaskan kasus ini. Dugaan praktik korupsi di tubuh kementerian ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola perizinan tenaga kerja asing, yang strategis dalam konteks investasi dan pasar kerja Indonesia.*
(kp/j006)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
