TAPANULI SELATAN– Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi, S.I.K., M.H. menghadiri Rapat Koordinasi Kesatuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme di Kabupaten Tapanuli Selatan yang digelar di Aula Sarasi, Lantai III Kantor Bupati, pada Selasa (20/5/2025) pukul 15.00 WIB.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., CA., serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda, instansi vertikal, dan tokoh-tokoh pemangku kepentingan.
Tujuannya adalah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme, sebagai langkah strategis menciptakan stabilitas keamanan dan menarik investasi ke wilayah Tapanuli Selatan.
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa keberadaan premanisme di tengah masyarakat dapat menghambat implementasi program strategis nasional, seperti pemberdayaan ekonomi berbasis desa, penguatan koperasi, dan penyediaan makan bergizi gratis.
"Premanisme berpotensi menghambat program strategis seperti pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih dan makan bergizi gratis. Maka, stabilitas daerah menjadi syarat mutlak," tegas Bupati Tapsel.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi menyatakan bahwa institusi kepolisian di bawah arahan Kapolri berkomitmen memberantas premanisme sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat dan dunia usaha.
"Premanisme ini nyata. Masyarakat kerap takut melapor. Tapi kami dari kepolisian tidak pernah mundur. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh diam terhadap ancaman stabilitas nasional," tegas Kapolres.
Lebih lanjut, ia menekankan keberhasilan program 'Kapolres Save Investasi' sebagai bukti keseriusan Polri dalam menjaga iklim usaha dan menciptakan rasa aman bagi pelaku ekonomi.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Tapsel, Hamdy S. Pulungan, menyebut pembentukan Satgas Anti-Premanisme ini merupakan amanat dari Surat Edaran Kemendagri tertanggal 10 Mei 2025 tentang penanganan premanisme dan ormas bermasalah.
BEKASI Kejaksaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah seJawa Barat mulai mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dar
Pemerintahan
MOROWALI Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus menindak perusahaan tambang ilegal di Indonesia dengan sanksi adminis
Peristiwa
JAKARTA Pemerintah mewajibkan 30 persen area fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area dimanfaatkan untuk pelaku
Ekonomi
JAKARTA Orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana, ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pengurusan paspor umumnya dilakukan dengan mendaftar melalui aplikasi MPaspor untuk mempermudah antrean dan jadwal pelayanan. Na
Peristiwa
JAKARTA Prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menunjukkan kesiapsiagaan dalam operasi kemanusiaan di laut.Pos Angkatan Laut (Posal
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menanggapi rencana pembangunan proyek kereta cepat yang akan diperpanjang hing
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2025. Peserta dengan tunggakan diminta melak
Pemerintahan
JAKARTA Ratusan massa, mayoritas emakemak yang membawa anakanak, kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Pemprov DKI Jak
Peristiwa
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkapkan sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba, atau setara
Hukum dan Kriminal