JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memastikan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, benar pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (22/5).
Djuhandani menyampaikan, penyelidikan yang dilakukan Bareskrim menemukan sederet bukti otentik yang membuktikan status mahasiswa Jokowi sejak tahun 1980, termasuk dokumen pengumuman kelulusan di surat kabar Kedaulatan Rakyat dan Bernas, formulir registrasi mahasiswa, surat pernyataan mahasiswa, hingga Kartu Hasil Studi (KHS).
"Nama Joko Widodo tercantum dalam pengumuman peserta lulus Proyek Perintis I UGM tahun 1980 yang dimuat di Koran Kedaulatan Rakyat dan Bernas. Kedua dokumen ini telah diverifikasi keasliannya oleh staf perpustakaan dan diuji laboratoris oleh Puslabfor," jelas Djuhandani.
Tak hanya bukti administratif awal, Bareskrim juga mengungkap dokumen pendukung lainnya yang mencakup aktivitas akademik dan praktikum Jokowi selama kuliah.
Di antaranya adalah surat pernyataan mahasiswa tertanggal 28 Juli 1980, bukti pelaksanaan KKN, praktik lapangan, hingga daftar nilai sarjana.
"Dokumen uraian ujian dan praktik tingkat sarjana atas nama Joko Widodo dengan nomor induk mahasiswa 1681/KT mencatat bahwa beliau telah mengikuti seluruh tahapan akademik, termasuk praktik umum dan skripsi," kata Djuhandani.
Berikut rincian kegiatan akademik Jokowi yang ditemukan oleh penyidik Bareskrim:
- Kuliah Lapangan I di Banjarejo, Ngawi (1980).
- Kuliah Lapangan di Baturraden dan Cilacap selama 3 hari (1982).
- Inventarisasi Hutan selama 6 hari di Banjarejo (1982).
- Praktik Umum selama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang (1983).
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
