BANDA ACEH – Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 terkait pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau memicu gelombang protes di Provinsi Aceh.
Pasalnya, empat pulau yang selama ini berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil kini resmi tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.
Keempat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Baca Juga:
Perubahan administratif ini dinilai sangat merugikan Aceh dan telah memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi Arah Pemuda Aceh (ARPA).
Ketua Umum ARPA, Eri Ezi, menyatakan kekecewaannya dan mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah tegas.
Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa persoalan wilayah adalah persoalan serius yang menyangkut kedaulatan dan marwah Aceh.
"Pemerintah Aceh tidak boleh tinggal diam. Langkah administratif harus segera ditempuh, dan jika tidak membuahkan hasil, maka jalur hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dilakukan demi mempertahankan hak Aceh," ujar Eri, Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, keputusan Mendagri tersebut harus dikaji ulang dan tidak boleh dibiarkan menjadi preseden buruk terhadap eksistensi wilayah Aceh.
"Isu ini menyangkut kedaulatan dan harga diri masyarakat Aceh. Kita tidak bisa membiarkan wilayah kita dialihkan begitu saja tanpa dasar yang kuat dan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat," tegasnya.
ARPA juga menyerukan sinergi antar seluruh elemen politik dan organisasi masyarakat di Aceh untuk bersatu dalam menyuarakan penolakan terhadap keputusan tersebut.
"Bicara tentang Aceh berarti bicara tentang kita semua. Saya mengajak seluruh pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, dan elemen sipil untuk bersatu memperjuangkan keadilan wilayah ini," pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Aceh belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait sikap atas keputusan Mendagri tersebut.
Masyarakat Aceh pun menanti langkah konkret dari para pemangku kebijakan dalam memperjuangkan hak dan batas wilayah yang dinilai telah terabaikan.*
(tb/a008)
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jal
Nasional
SUMUT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan
Pemerintahan
JAKARTA Partai Demokrat secara tegas membantah tudingan yang menyebut partai berlambang mercy itu berada di balik maraknya isu dugaan ijaz
Politik
JAKARTA Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendampingi tiga orang saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan du
Hukum dan Kriminal
TOBA Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Togap Simangunsong, memastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mel
Peristiwa
JAKARTA Gubernur Bank Indonesia (BI) ke10, Sudrajad Djiwandono, akhirnya buka suara soal pemecatannya oleh Presiden ke2 RI, Soeharto, di
Sosok
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan akan mendeportasi seorang Warga Negara Asing (WNA) asal India berinisial GS, karena melang
Hukum dan Kriminal
TOBA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan selama enam hari, sejak 26 hingga 3
Peristiwa
MEDAN Harga daging ayam ras di Kota Medan mengalami lonjakan signifikan menjelang akhir Juli 2025. Berdasarkan pantauan di dua pasar tradi
Ekonomi
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Daerah Iskandar Muda menggelar Lomba Mewarnai
Nasional