JAKARTA - Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali menyuarakan desakan agar Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dimakzulkan dari jabatannya.
Kali ini, langkah mereka ditempuh secara formal melalui surat resmi yang ditujukan kepada MPR, DPR, dan DPD RI.
Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu dikirimkan pada Senin, 2 Juni 2025 dan telah diterima langsung oleh pihak Kesekretariatan DPR, MPR, dan DPD.
Baca Juga:
"Senin pagi kita sudah kirim. Yang menerima adalah Setjen DPR, MPR, dan DPD. Kita juga sudah dokumentasikan bukti penerimaannya," kata Bimo saat ditemui wartawan, Selasa (3/6).
Forum tersebut menyampaikan sejumlah argumentasi hukum dalam suratnya. Di antaranya pelanggaran prinsip hukum, konflik kepentingan, moralitas, hingga dugaan korupsi yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan keluarganya.
Baca Juga:
Bimo juga menegaskan kesiapan Forum jika diminta hadir oleh DPR, MPR, atau DPD untuk memberikan keterangan dalam rapat dengar pendapat.
"Kami siap menjelaskan isi surat secara langsung. Forum Purnawirawan mengedepankan prinsip konstitusi dan etika bernegara," tegasnya.
Adapun landasan hukum yang mereka gunakan meliputi:
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang memungkinkan pemakzulan Presiden/Wapres karena pelanggaran hukum atau etika.
TAP MPR No. XI/1998, menekankan pemberantasan KKN tanpa pandang bulu.
UU Mahkamah Konstitusi No. 24/2003 dan UU Kekuasaan Kehakiman No. 48/2009, yang mengatur tentang independensi dan integritas peradilan.
Forum menilai keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses hukum yang meloloskan Gibran sebagai Cawapres patut dikaji ulang, termasuk potensi pelanggaran etika oleh hakim terkait konflik kepentingan.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal