OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN – Puluhan warga dari enam desa di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, yang didominasi oleh emak-emak, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan pada Selasa (3/6/2025). Mereka memprotes mangkraknya Proyek Irigasi Ujung Gurap di Desa Hapinis, yang hingga kini belum rampung meski telah melewati batas waktu penyelesaian pada 20 Februari 2025.
Proyek irigasi senilai Rp 2,32 miliar ini awalnya ditujukan untuk menunjang pasokan air persawahan di enam desa. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan proyek terbengkalai dan diperparah oleh longsoran sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batubola, yang menyumbat saluran irigasi.
"Sawah kami sekarang kekeringan. Proyek mangkrak, air irigasi tertutup sampah, dan tidak ada solusi konkret. Kami petani sangat dirugikan!" tegas Musno Saidi Siregar, perwakilan masyarakat.
Musno menjelaskan bahwa limbah dari TPA, termasuk plastik dan sampah organik, telah mencemari Sungai Batang Ayumi—sumber air utama irigasi. Selain menyebabkan bau menyengat, air yang tercemar ini dinilai berbahaya bagi kesehatan dan berdampak pada penurunan hasil panen.
Warga Desak Relokasi TPA dan Percepatan Perbaikan Irigasi
Dalam aksinya, warga menyampaikan dua tuntutan utama:
Segera mengalirkan air irigasi ke persawahan dalam waktu satu minggu.
Merelokasi TPA Batubola ke Batang Bahal sesuai kesepakatan sebelumnya.
"Kalau ini dibiarkan, bagaimana bisa mendukung ketahanan pangan nasional? Kami bukan hanya kehilangan hasil panen, tapi juga kehilangan harapan," tambah Musno.
Respons Wali Kota dari Tanah Suci
Meski sedang menunaikan ibadah haji, Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes, menyempatkan diri merespons unjuk rasa melalui sambungan video call.
"Saya mohon masyarakat bersabar. Proses perbaikan sudah kami koordinasikan dengan KUPT PUPR Provinsi Sumut. Setelah saya kembali dari haji pada 13 Juni 2025, saya akan langsung turun tangan," ucap Wali Kota Letnan dari Tanah Suci.
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL