Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK Usai OTT Dugaan Suap Pengurusan Izin Tinggal WNA
JAKARTA Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, dan pembangunan Zona Integritas.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong birokrasi yang lebih akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Penegasan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap saat membuka kegiatan asistensi SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.Baca Juga:
Sulaiman mengatakan tuntutan publik terhadap kinerja pemerintahan semakin tinggi, terutama terkait pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, serta penggunaan anggaran yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Publik ingin pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan penggunaan anggaran yang benar-benar memberi manfaat," ujar Sulaiman.
Ia menegaskan bahwa SAKIP, reformasi birokrasi, dan zona integritas tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda administratif tahunan.
Menurut dia, ketiganya merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sulaiman juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak berhenti pada formalitas penyusunan dokumen maupun pelaporan kinerja.
Ia menyoroti masih adanya daerah dengan capaian administrasi baik, namun belum sejalan dengan kualitas pelayanan publik.
"Saya tidak ingin ada lagi daerah yang nilai administrasinya baik, tetapi pelayanan publiknya lambat, kemiskinannya tinggi, investasinya rendah, dan masyarakat masih mengeluhkan birokrasi yang berbelit," katanya.
Ia menambahkan kepala daerah harus menjadi motor penggerak utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perubahan budaya kerja, penguatan zona integritas secara substantif, serta percepatan transformasi digital di seluruh wilayah Sumatera Utara.
JAKARTA Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan nasional terpantau mulai melandai pada awal Juni 2026. Namun, tren penurunan tersebut belum mera
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung membuka kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergi
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehM. Harry Mulya ZeinKASUS yang tengah menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak semestinya hanya dibaca sebagai persoalan hukum
OPINI
JAKARTA Bulan Muharram kembali menjadi penanda awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selain termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dala
AGAMA
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku Usaha Mikro,
EKONOMI
JAKARTA Pasar ponsel pintar Samsung di Indonesia kembali bergerak dinamis memasuki pertengahan 2026. Sejumlah lini Galaxy, mulai dari ke
SAINS DAN TEKNOLOGI
TABANAN Pemerintah Kabupaten Tabanan menekankan pentingnya peran operator desa dalam memperkuat publikasi pembangunan berbasis data desa
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut untuk mempercepat pelaksa
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai ba
PEMERINTAHAN