BREAKING NEWS
Kamis, 04 Juni 2026

Pemprov Sumut Perkuat SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Sulaiman Harahap: Administrasi Baik Tak Cukup Jika Pelayanan Publik Buruk

Abyadi Siregar - Kamis, 04 Juni 2026 08:56 WIB
Pemprov Sumut Perkuat SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Sulaiman Harahap: Administrasi Baik Tak Cukup Jika Pelayanan Publik Buruk
Pj Sekdaprovsu Sulaiman Harahap membuka kegiatan asistensi SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 3 Juni 2026. (foto: Diskominfo Sumut)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, dan pembangunan Zona Integritas.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong birokrasi yang lebih akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil.

Penegasan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap saat membuka kegiatan asistensi SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.

Baca Juga:

Sulaiman mengatakan tuntutan publik terhadap kinerja pemerintahan semakin tinggi, terutama terkait pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, serta penggunaan anggaran yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Publik ingin pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan penggunaan anggaran yang benar-benar memberi manfaat," ujar Sulaiman.

Ia menegaskan bahwa SAKIP, reformasi birokrasi, dan zona integritas tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda administratif tahunan.

Menurut dia, ketiganya merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sulaiman juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak berhenti pada formalitas penyusunan dokumen maupun pelaporan kinerja.

Ia menyoroti masih adanya daerah dengan capaian administrasi baik, namun belum sejalan dengan kualitas pelayanan publik.

"Saya tidak ingin ada lagi daerah yang nilai administrasinya baik, tetapi pelayanan publiknya lambat, kemiskinannya tinggi, investasinya rendah, dan masyarakat masih mengeluhkan birokrasi yang berbelit," katanya.

Ia menambahkan kepala daerah harus menjadi motor penggerak utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perubahan budaya kerja, penguatan zona integritas secara substantif, serta percepatan transformasi digital di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Rico Waas Apresiasi Film ‘Samudera’, Sebut Karya Anak Medan Jadi Pemantik Industri Kreatif
Mualem Sambut Silaturahmi Pimpinan MPU Aceh, Bahas MTQ Nasional hingga Tambang Ilegal
Warga Perbatasan Medan–Deli Serdang Keluhkan Banjir hingga Kriminalitas, Rico Waas Diminta Bertindak Cepat
Plt Kadis Pemberdayaan Perempuan Aceh Singkil Hadiri Pertemuan dengan Menteri BKKBN di Aceh Tenggara
PDDI Jakarta Utara Himpun 4.153 Kantong Darah, Dekati Target Semester I 2026
Pelayanan Publik Kian Meningkat, Indeks Reformasi Birokrasi Aceh Raih Predikat A- dari Kementerian PANRB
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru