BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mencatat peningkatan kinerja reformasi birokrasi pada 2025.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Aceh mencapai 82,73 dengan predikat A-, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 79,69 dengan predikat BB.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.Baca Juga:
"Alhamdulillah, hasil evaluasi Kementerian PANRB menunjukkan adanya peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," kata M. Nasir.
Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/23/RB.06/2026 tertanggal 10 April 2026, nilai RB General Pemerintah Aceh meningkat dari 69,04 pada 2024 menjadi 70,99 pada 2025.
Sementara RB Tematik naik dari 10,65 menjadi 11,74.
Dengan capaian tersebut, total Indeks Reformasi Birokrasi Aceh mencapai 82,73 atau masuk kategori A-.
Sejumlah indikator turut menunjukkan kinerja positif. Indeks Perencanaan Pembangunan tercatat 91,20 persen, digitalisasi arsip 91,60 persen, indeks pelayanan publik 91 persen, tingkat kepatuhan standar pelayanan publik 86 persen, serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 80,33 persen.
Pemerintah Aceh juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Meski demikian, M. Nasir menegaskan capaian tersebut tetap menjadi bahan evaluasi internal.
Kementerian PANRB memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan implementasi SPBE, peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat, penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas kebijakan publik, serta percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan perangkat daerah.
"Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan Kementerian PANRB. Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan reformasi birokrasi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Aceh," ujar M. Nasir.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai ba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja In
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi peluncuran film Samudera yang seluruh proses produksinya melibatkan talenta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ribuan alat berat dari berbagai instansi dikerahkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Ac
NASIONAL
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) turut ambil bagian dalam ajang bergengsi Indonesia Critical Minerals Conference (ICMC) 20
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerima kunjungan silaturahmi jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) A
PEMERINTAHAN
MEDAN Timnas Australia U19 mencatat kemenangan telak 100 atas Filipina pada laga Grup C Piala AFF U19 2026 di Stadion Madya Sumatera
OLAHRAGA
MEDAN Wakil Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Kota Medan bersama warga di kawasan perbatasan MedanDeli Serdang menyampaikan kri
NASIONAL
BINJAI Munculnya dugaan korupsi yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai menghadiri acara lepas sambut Komandan Batalyon Infanteri 100/Prajurit Setia di Markas
NASIONAL
