JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program rehabilitasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Program tersebut akan berjalan hingga tahun 2027 dan menyasar sekitar 200 ribu pelaku UMKM.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan setiap pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat akan menerima Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp3 juta per unit usaha.
"Masing-masing akan mendapatkan bantuan presiden sebesar Rp3 juta per unit usaha mikro," ujar Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6/2026).Baca Juga:
Menurutnya, tahap pertama program tersebut akan menggunakan anggaran sekitar Rp600 miliar pada tahun 2026. Pemerintah kemudian melanjutkan program serupa pada 2027 dengan alokasi anggaran yang sama.
Maman menjelaskan bantuan diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses pembiayaan dari perbankan. Sementara UMKM yang sudah memperoleh akses kredit atau pembiayaan akan ditangani melalui skema perbankan yang tersedia.
"Yang belum mendapatkan akses perbankan dapat memperoleh bantuan Rp3 juta per usaha mikro melalui bantuan presiden," katanya.
Program ini merupakan bagian dari Rencana Induk Penanggulangan dan Rehabilitasi Ekonomi Pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain sektor UMKM, program tersebut juga mencakup pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pemulihan sosial masyarakat terdampak.
Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas ekonominya. Dana bantuan bisa digunakan untuk membeli peralatan produksi, modal usaha, maupun kebutuhan operasional lainnya.
"Agar mereka bisa punya napas, bisa membeli alat-alat produksi dan mengaktifkan kembali usaha kecil mereka di daerah," ungkap Maman.
Saat ini pemerintah masih melakukan proses administrasi serta koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan data penerima manfaat tepat sasaran. Realisasi bantuan ditargetkan dapat segera dilakukan dalam waktu dekat.
"Segera akan kita realisasikan. Harus segera jalan," tegasnya.*
(k/dh)
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tanjungbalai menggelar kegiat
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengapresiasi terbentuknya Ikatan Pejuang Honor R4 (IPHR) sebagai organisasi yang diha
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang resmi membuka Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Ja
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menghadiri nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan kedua yang diaju
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, menegaskan komitmennya menjadikan Desa Gambus Laut dan Desa Lubuk Cuik sebagai se
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Tahun Angga
NASIONAL
MEDAN Ribuan warga memadati Urban Community Park Kebun Bunga, Jalan Candi Borobudur, Medan Petisah, Senin dini hari, 20 Juli 2026, untuk
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan melak
NASIONAL
