MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, dan pembangunan Zona Integritas.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong birokrasi yang lebih akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Penegasan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap saat membuka kegiatan asistensi SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.Baca Juga:
Sulaiman mengatakan tuntutan publik terhadap kinerja pemerintahan semakin tinggi, terutama terkait pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, serta penggunaan anggaran yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Publik ingin pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan penggunaan anggaran yang benar-benar memberi manfaat," ujar Sulaiman.
Ia menegaskan bahwa SAKIP, reformasi birokrasi, dan zona integritas tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda administratif tahunan.
Menurut dia, ketiganya merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sulaiman juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak berhenti pada formalitas penyusunan dokumen maupun pelaporan kinerja.
Ia menyoroti masih adanya daerah dengan capaian administrasi baik, namun belum sejalan dengan kualitas pelayanan publik.
"Saya tidak ingin ada lagi daerah yang nilai administrasinya baik, tetapi pelayanan publiknya lambat, kemiskinannya tinggi, investasinya rendah, dan masyarakat masih mengeluhkan birokrasi yang berbelit," katanya.
Ia menambahkan kepala daerah harus menjadi motor penggerak utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perubahan budaya kerja, penguatan zona integritas secara substantif, serta percepatan transformasi digital di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Sulaiman berharap kegiatan asistensi tersebut tidak berhenti sebagai forum seremonial, melainkan menjadi momentum evaluasi dan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
"Kita ingin menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani, serta mampu membawa Sumut menjadi daerah yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan," ujarnya.*
(ad)
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana resmi ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menjalani pemeriksaan i
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melemah pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Penurunan ini te
EKONOMI
MEDAN Polemik terkait akomodasi peserta ASEAN Boys Championship U19 di Medan, Sumatera Utara, kembali mencuat setelah adanya perbedaan
OLAHRAGA
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (4/6/2026), dan semakin men
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis (4/6/2026), melanjutkan tekanan yang terjadi pada sesi
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan nasional terpantau mulai melandai pada awal Juni 2026. Namun, tren penurunan tersebut belum mera
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung membuka kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergi
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehM. Harry Mulya ZeinKASUS yang tengah menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak semestinya hanya dibaca sebagai persoalan hukum
OPINI
JAKARTA Bulan Muharram kembali menjadi penanda awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selain termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dala
AGAMA
