Habis Asap Terbitlah Sawit
OlehYogen SogenKETIKA lahan bekas kebakaran segera ditanami sawit, penegakan hukum harus menelusuri bukan hanya siapa pelaku yang membakar,
OPINI
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, dan pembangunan Zona Integritas.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong birokrasi yang lebih akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Penegasan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap saat membuka kegiatan asistensi SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.Baca Juga:
Sulaiman mengatakan tuntutan publik terhadap kinerja pemerintahan semakin tinggi, terutama terkait pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, serta penggunaan anggaran yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Publik ingin pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan penggunaan anggaran yang benar-benar memberi manfaat," ujar Sulaiman.
Ia menegaskan bahwa SAKIP, reformasi birokrasi, dan zona integritas tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda administratif tahunan.
Menurut dia, ketiganya merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sulaiman juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak berhenti pada formalitas penyusunan dokumen maupun pelaporan kinerja.
Ia menyoroti masih adanya daerah dengan capaian administrasi baik, namun belum sejalan dengan kualitas pelayanan publik.
"Saya tidak ingin ada lagi daerah yang nilai administrasinya baik, tetapi pelayanan publiknya lambat, kemiskinannya tinggi, investasinya rendah, dan masyarakat masih mengeluhkan birokrasi yang berbelit," katanya.
Ia menambahkan kepala daerah harus menjadi motor penggerak utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perubahan budaya kerja, penguatan zona integritas secara substantif, serta percepatan transformasi digital di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Sulaiman berharap kegiatan asistensi tersebut tidak berhenti sebagai forum seremonial, melainkan menjadi momentum evaluasi dan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
"Kita ingin menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani, serta mampu membawa Sumut menjadi daerah yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan," ujarnya.*
(ad)
OlehYogen SogenKETIKA lahan bekas kebakaran segera ditanami sawit, penegakan hukum harus menelusuri bukan hanya siapa pelaku yang membakar,
OPINI
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, meluapkan kemarahannya kepada Mente
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Gempa bumi bermagnitudo 3,1 mengguncang wilayah Kabupaten Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada Jumat, 23 Oktober 2026,
PERISTIWA
JAKARTA Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Bareskrim Polri membongkar dugaan penyelun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada m
POLITIK
CIREBON Sebanyak 395 orang mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ko
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 23 Oktober 2026. Rupiah turun 0,06
EKONOMI
BIREUEN Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Satlantas Polres) Bireuen mulai menggencarkan sosialisasi menjelang pelaksanaan Operasi Pat
NASIONAL
LANGKAT Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah mengeksekusi Imran, mantan Kepala Desa Tapak Kuda, Kabupaten Langkat, yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menunda eksekusi terhadap Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng, terpida
HUKUM DAN KRIMINAL