Lapas Labuhan Ruku Dorong Kemandirian Warga Binaan Lewat Beragam Kegiatan Kerja
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus mendorong peningkatan keterampilan dan kemandirian warga binaan me
NASIONAL
RAJA AMPAT – Aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan PT Gag Nikel di kawasan Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat, menuai sorotan tajam dari publik dan lembaga lingkungan.
Pemerintah pun akhirnya mencabut izin operasi perusahaan tersebut untuk sementara waktu per Kamis, 5 Juni 2025, demi melakukan verifikasi lapangan atas dugaan dampak negatif terhadap kawasan konservasi dan pariwisata.
Pencabutan ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa operasi PT Gag Nikel dihentikan hingga hasil investigasi diumumkan.
"Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kita akan cek, dan hasilnya akan disampaikan setelah cross-check selesai," ujar Bahlil di kantornya.
Diketahui, izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nikel telah terbit sejak 30 November 2017 berdasarkan SK 430.K/30/DJB/2017 dengan masa berlaku hingga 30 November 2047. Izin itu dikeluarkan saat Ignasius Jonan menjabat Menteri ESDM di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Mengutip data dari Minerba One Data Indonesia (MODI), luas wilayah tambang yang dikantongi PT Gag Nikel mencapai 13.136 hektare, mencakup sebagian wilayah yang berdekatan dengan kawasan ekowisata Raja Ampat.
Kritik keras terhadap aktivitas pertambangan ini disampaikan oleh Greenpeace Indonesia, yang menilai hilirisasi industri nikel justru mengancam kelestarian alam dan potensi wisata kelas dunia di Raja Ampat.
"Raja Ampat bukan tempat yang cocok untuk tambang. Kawasan ini adalah warisan alam dunia yang tak ternilai," ungkap pernyataan resmi Greenpeace.
Dari sisi kepemilikan, 75% saham PT Gag Nikel dikuasai oleh perusahaan asal Australia, Asia Pacific Nickel Pty. Ltd., sedangkan sisanya 25% dimiliki oleh BUMN PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.
Saat ini, jajaran manajemen PT Gag Nikel terdiri dari:
Presiden Komisaris: Hermansyah
Komisaris: Saptono Adji, Ahmad Fahrur Rozi, Lana Saria
Direktur: Arya Arditya Kurni, Aji Priyo Anggoro
Perusahaan tercatat telah mengalami lima kali pergantian direksi sejak didirikan, dengan kantor pusat berlokasi di Tanjung Barat, Jakarta.*
(gn/j006)
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus mendorong peningkatan keterampilan dan kemandirian warga binaan me
NASIONAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara yang menjerat Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dijadwalkan kemb
NASIONAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mendorong organisasi kepemudaan memperkuat konsolidasi serta membangun sine
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap komitmen Sumatera Utara beb
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menegur keras Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dalam rapat dengar
NASIONAL
JAKARTA Relawan pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam jaringan Gibranku mengkritik sikap partai politik (pa
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRESXXIV/20
POLITIK
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi menjelaskan alasan foto terpidana ka
NASIONAL
JAKARTA Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Plt Dirjenpas) Mashudi mengatakan Ferdy Sambo menjadi salah satu warga binaan ya
NASIONAL
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI yang membahas temuan fasilitas
NASIONAL