Kuasa Hukum JK Belum Kantongi Nomor LP Usai Lapor ke Bareskrim
JAKARTA Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talauho, menyatakan belum menerima nomor laporan polisi (LP) setelah mendatangi Badan Resers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali bersuara lantang soal isu lingkungan. Lewat akun resmi X (Twitter), Susi meminta langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.
"Pak Presiden @prabowo mohon segera dihentikan," tulisnya pada Minggu (1/6/2025).
Seruan ini datang di tengah meningkatnya kecemasan publik terkait kerusakan lingkungan akibat tambang nikel, seperti deforestasi, kerusakan terumbu karang, sedimentasi tinggi, hingga pencemaran logam berat yang mengancam ekosistem laut dan kesehatan masyarakat lokal.
Raja Ampat dikenal dunia sebagai "The Last Paradise"—kawasan konservasi dan destinasi wisata global dengan kekayaan hayati laut tertinggi di dunia. Sayangnya, kini wilayah itu terancam oleh ekspansi pertambangan nikel.
Aktivitas hilirisasi nikel, yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi hijau, justru meninggalkan jejak kerusakan lingkungan di berbagai daerah, dari Sulawesi hingga Maluku. Kini, ancaman tersebut sampai ke jantung Segitiga Terumbu Karang Dunia.
Organisasi lingkungan dan masyarakat adat pun turut mengecam. Mereka mendesak pemerintah mencabut izin tambang PT Gag Nikel dan memprioritaskan pelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Di media sosial, suara publik menggema lewat tagar #SaveRajaAmpat. Banyak warganet menyerukan agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas menghentikan tambang yang mengancam kawasan Raja Ampat.
"Jangan diam!!! Raja Ampat bukan tanah kosong. Selamatkan alam Papua, selamatkan Indonesia," tulis akun @storyrakyat.
Aktivis lingkungan menilai, pemerintah tak bisa terus berlindung di balik narasi hilirisasi dan investasi jika mengorbankan alam. "Hanya demi kepentingan sesaat dan golongan oligarki serakah," ujar salah satu aktivis Greenpeace.
Dengan pencabutan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel oleh Kementerian ESDM, publik berharap langkah ini dilanjutkan dengan audit lingkungan menyeluruh dan penghentian total eksploitasi di kawasan tersebut.*
(r/j006)
JAKARTA Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talauho, menyatakan belum menerima nomor laporan polisi (LP) setelah mendatangi Badan Resers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian memberantas praktik premanisme hingga ke akar. Ia menila
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah jaksa yang menangani perkara dugaan korupsi terkait Amsal Sitepu. Pemeriksaan dilakukan terha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang masyarakat Indonesia pada layanan pinjaman daring (pinjol) mencapai Rp100,69 t
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menetapkan batas kenaikan harga tiket pesawat domestik di kisaran 9 hingga 13 persen di tengah tekanan kenaikan biaya
EKONOMI
MOJOKERTO Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus pembunuhan disertai mutilasi, Alvi Maulana, dengan pidana penjara seumur hidup. Tu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengusulkan pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi relokasi warga yang tinggal di
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendorong inovasi dalam pelestarian budaya Melayu agar tetap relevan di tengah masyarakat multikultural. Upa
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha enam bank perkreditan rakyat (BPR) sepanjang kuartal I 2026. Langkah ini dilakukan se
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp 27,9 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Pen
NASIONAL