SORONG— Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat, Sabtu (7/6/2025), diwarnai aksi demonstrasi warga.
Setibanya di Bandara DEO Sorong pukul 07.02 WIT, Bahlil langsung disambut oleh teriakan massa yang menolak aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat.
Baca Juga:
Aksi tersebut dipicu ketidakpuasan masyarakat adat terhadap pernyataan Bahlil yang sebelumnya hanya menyebut satu perusahaan tambang, yakni PT Gag Nikel, sebagai pelaku kegiatan tambang di Raja Ampat.
Padahal, menurut tokoh pemuda adat Uno Klawen, terdapat empat perusahaan tambang besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Baca Juga:
"Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gag Nikel, padahal di Raja Ampat ada empat perusahaan besar yang beroperasi," ujar Uno di tengah aksi, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Uno, selain PT Gag Nikel, tiga perusahaan lainnya yang beroperasi adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.
Aksi massa semakin memanas saat Bahlil disebut keluar melalui pintu belakang bandara, menghindari dialog langsung dengan perwakilan demonstran yang telah dipanggil sebelumnya.
Tindakan itu dinilai sebagai bentuk ketidakjujuran dan ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat.
"Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan," tegas Uno.
PT Gag Nikel merupakan anak usaha PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.
Perusahaan ini merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, dengan luas izin wilayah tambang mencapai 13.136 hektare.
Sejak 2008, PT Antam Tbk menguasai penuh saham PT Gag Nikel setelah mengakuisisi 75 persen saham milik Asia Pacific Nickel Pty. Ltd.
Meskipun PT Gag Nikel tercatat sebagai entitas legal yang beroperasi di Raja Ampat, masyarakat menilai masih banyak perusahaan lain yang belum tersentuh pengawasan ketat pemerintah, sehingga menimbulkan kecurigaan publik akan transparansi data dan niat sesungguhnya dari kebijakan pengelolaan tambang di tanah Papua.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait tudingan demonstran maupun keluhan masyarakat adat Raja Ampat.*
(tb/a008)
JAKARTA Kementerian Transmigrasi menargetkan 2.000 peserta terpilih untuk menerima Beasiswa Patriot pada tahun 2026. Program ini ditujuka
Pendidikan
JAKARTA Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyatakan keyakinannya bahwa mahasiswa baru tahun ajaran ini akan diajarkan tentang
Politik
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan pemilik PT Jembatan Nusantara (PT JN), Adjie, pada Rabu (11/6). Namun, belum genap
Hukum dan Kriminal
MEKKAH Menteri Agama Nasaruddin Umar membantah keras adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan safari wukuf pada puncak ibad
Agama
BATAM Seorang perempuan berinisial MA di Kota Batam menjadi korban perampokan setelah bertemu dengan pria yang dikenalnya melalui aplika
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sengketa batas wilayah kembali mencuat antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menyusul polemik kepemilikan atas empat p
Nasional
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa penghitungan uang tunai hampir Rp 1 triliun dan 51 kilogram emas
Hukum dan Kriminal
BOGOTA Kondisi calon presiden Kolombia, Miguel Uribe, mulai menunjukkan tandatanda perbaikan setelah sempat dalam kondisi kritis akibat
Internasional
NGAWI Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya NgawiSolo, tepatnya di Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rabu
Peristiwa
TANGERANG Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membebaskan bea masuk dan pajak atas barangbarang milik jemaah haji
Agama