Hakim Bacakan Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah Sore Ini
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
PAPUA -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Kabupaten Nduga, salah satu wilayah rawan konflik bersenjata di Provinsi Papua Pegunungan.
Kunjungan ini dilakukan pada Sabtu (7/6), didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta sejumlah pejabat dari Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI.
Menkeu dan rombongan terlihat mengenakan rompi anti peluru, mengingat Nduga dikenal sebagai zona merah akibat kerap terjadinya bentrokan antara aparat TNI-Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Betul apa yang dikatakan Pak Menhan, mungkin belum ada Menteri Keuangan yang ke sini. Saya sendiri sudah beberapa kali ke Papua, tapi ini pertama kali saya ke Nduga," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya, Sabtu malam.
Sri Mulyani menegaskan pentingnya pejabat negara melihat langsung kondisi di lapangan. Menurutnya, data dan angka saja tidak cukup untuk memahami tantangan pembangunan di Papua, khususnya di Nduga.
"Kalau hanya melihat dari angka, tidak akan bisa menangkap tantangan nyata seperti risiko keamanan dan ketimpangan pembangunan yang masih besar," ujarnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta mendorong stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Menkeu dan Menhan juga mengunjungi Pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733/Masariku serta berdialog dengan Forkopimda Kabupaten Nduga, sebagai bentuk dukungan terhadap tugas pengamanan wilayah.
Sebelumnya diberitakan, pesawat yang membawa rombongan Sri Mulyani dan Menhan disebut menjadi target ancaman oleh pihak TPNPB-OPM. Meski demikian, lawatan tetap berlangsung dengan pengamanan ketat.
Kunjungan ini dinilai penting untuk membuka kembali diskursus nasional terkait keadilan pembangunan di wilayah Papua, yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk konflik bersenjata dan keterisolasian wilayah.*
(km/j006)
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK