Ia juga menegaskan bahwa pembekuan IUP dilakukan secara objektif dan bukan merupakan warisan kebijakan di masa Bahlil menjabat.
"Sebagian besar izin ini terbit di era sebelumnya, seperti saat Ignasius Jonan menjabat Menteri ESDM. Jadi penting untuk meluruskan agar masyarakat tidak keliru memahami konteksnya," katanya.
Di akhir pernyataannya, Leriadi mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan Bahlil dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya.
"Kami yakin ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan ini. Tapi kami akan terus mendukung dan menyosialisasikan kebijakan Bahlil sebagai langkah berani untuk masa depan Papua dan Indonesia yang lebih adil," pungkasnya.*
(ab/a008)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) y
PARIWISATA
PARAPAT Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan pentingnya kemitraan antara pemeri
PEMERINTAHAN
PARAPAT Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi komitmen Forum Wartawan Pemprov Sumatera Utara (FWP) dalam memperkuat penye
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Video yang menarasikan satu kompi anggota TNI membawa belasan ekor sapi milik warga di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Teng
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang tengah disiapkan pemerintah bukan
EKONOMI
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap peta terbaru aktivitas judi online di Indonesia sepanjang 202
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDAR LAMPUNG Panitia Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XV terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang o
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan
EKONOMI
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan pangan nasional tetap dalam kondisi aman meski Indonesia diprediksi akan
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Proses hukum dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) masih terus bergulir di Bareskrim P
HUKUM DAN KRIMINAL
