Balitbang Golkar Apresiasi Langkah Cepat Bahlil Bekukan Tambang Nikel Raja Ampat: Keberpihakan pada Rakyat dan Lingkungan

MEDAN – Kepala Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar, Leriadi, S.Sos, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah cepat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Apresiasi ini terkait keputusannya membekukan operasional tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

"Langkah ini menunjukkan perhatian serius terhadap aktivitas pertambangan yang selama ini hanya menguntungkan korporasi besar," kata Leriadi pada Selasa (10/6).

Leriadi, yang juga Koordinator Ijeck Effect Sumatera Utara, menyoroti maraknya perhatian publik terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Raja Ampat, yang dikenal sebagai "surga terakhir di bumi".

Menurutnya, keputusan pembekuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Bahlil merupakan upaya nyata negara dalam menyikapi ketimpangan dan kerusakan ekosistem yang telah terjadi.

Pemerintah sebelumnya telah membekukan beberapa IUP, termasuk yang dimiliki oleh PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), sambil menunggu hasil verifikasi tim yang diterjunkan langsung ke lokasi.

"Ini adalah bentuk konkret kehadiran negara dalam menyelesaikan polemik berkepanjangan yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan membawa angin segar, terutama bagi pelaku lokal dan UMKM yang selama ini hanya menjadi penonton," ujarnya.

Secara khusus, Leriadi menilai kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan Bahlil terhadap tanah kelahirannya.

Ia menyebut pengalaman panjang Bahlil yang tumbuh dan mengenyam pendidikan di Papua sebagai faktor penting di balik komitmennya untuk menjaga kampung halaman.

Bahlil menyelesaikan pendidikan dari SD Negeri 1 Seram Timur hingga SMA YAPIS Fakfak, sebelum melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura.

"Bahlil ingin membuktikan bahwa perantau juga bisa membangun kampung halamannya. Ini menjadi contoh sekaligus ajakan bagi masyarakat Papua agar menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan," tambah Leriadi.

"Papua adalah tempat beliau dibesarkan dan mengenyam pendidikan. Tak heran bila kini ia mengambil langkah strategis untuk membela masyarakat kecil di sana."

Ia juga menegaskan bahwa pembekuan IUP dilakukan secara objektif dan bukan merupakan warisan kebijakan di masa Bahlil menjabat.

"Sebagian besar izin ini terbit di era sebelumnya, seperti saat Ignasius Jonan menjabat Menteri ESDM. Jadi penting untuk meluruskan agar masyarakat tidak keliru memahami konteksnya," katanya.

Di akhir pernyataannya, Leriadi mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan Bahlil dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya.

"Kami yakin ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan ini. Tapi kami akan terus mendukung dan menyosialisasikan kebijakan Bahlil sebagai langkah berani untuk masa depan Papua dan Indonesia yang lebih adil," pungkasnya.*

(ab/a008)