JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang bergerak di sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, banyak BUMN yang tidak menunjukkan kinerja optimal dan terlalu bergantung pada penyertaan modal negara (PMN).
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat membuka International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
Baca Juga:
Di hadapan para pemangku kepentingan nasional dan internasional, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan profesionalisme dalam pembangunan infrastruktur.
"Saya tahu dalam bidang-bidang tertentu, terutama konstruksi fisik, sektor swasta, baik nasional maupun internasional, sering kali lebih modern, lebih efisien, dan mampu menyelesaikan proyek tepat waktu serta menghemat anggaran besar," tegas Prabowo.
Baca Juga:
Presiden juga menyoroti pola pikir yang berkembang di sejumlah BUMN yang dinilainya terlalu mengandalkan dana negara tanpa mempertimbangkan kinerja dan efisiensi.
"Sering kali BUMN ini merasa, kalau kerjanya lambat tidak apa-apa, kalau boros pun tidak apa-apa, karena nanti ada menteri keuangan yang akan suntik PMN," sindirnya.
Prabowo bahkan membandingkan dengan perusahaan internasional yang mampu tumbuh dan meraih keuntungan besar tanpa intervensi atau suntikan modal dari negara.
"Apa ini PMN? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, dia ada enggak PMN?" tambahnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbesar peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Pemerintah, kata dia, siap memberikan berbagai insentif dan kemudahan agar para mitra strategis tertarik berinvestasi di Indonesia.
"Saya arahkan agar peran swasta dalam pembangunan infrastruktur diperbesar. Namun, agar swasta tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka," jelasnya.
Prabowo juga mengungkap bahwa pemerintah telah berhasil melakukan efisiensi anggaran pada awal masa pemerintahannya.
Efisiensi tersebut menghasilkan dana kas negara yang kini dapat digunakan untuk berinvestasi langsung dalam proyek-proyek strategis nasional.
"Sekarang kita berani mengajak kerja sama. Pemerintah akan ikut berinvestasi dengan dana riil, bukan sekadar meminta saham kosong. Saya yakin ini memberi kenyamanan bagi mitra luar negeri," pungkasnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo serius dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat, efisien, dan kompetitif, dengan menjadikan sektor swasta sebagai mitra utama pembangunan nasional.*
(bs/a008)
Ahmedabad, India Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat India (AAIB) telah menemukan black box pesawat Air India yang jatuh di Ahmedabad, Guj
Internasional
TANJUNGPINANG Seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia berinisial VWC (34) ditangkap polisi saat baru tiba di Pelabuhan Sri Bintan
Hukum dan Kriminal
BADUNG Kasus penembakan yang menewaskan satu warga negara Australia dan melukai satu lainnya di sebuah vila mewah di Badung, Bali, mengg
Peristiwa
JAKARTA Kegagalan timnas China melaju ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 berujung pada pemecatan pelatih kepala asal Kroasia, Br
Olahraga
BANDAR LAMPUNG Peristiwa memilukan terjadi di Kota Bandar Lampung. Seorang gadis berusia 14 tahun berinisial NL menjadi korban rudapaksa
Hukum dan Kriminal
JAMBI Proyek pembangunan Islamic Center di Provinsi Jambi tengah menjadi sorotan publik. Megaproyek yang menelan dana hingga Rp 150 miliar
Nasional
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen sebagai bagian dari upaya besar memp
Nasional
SABANG Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyebut keberadaan kandungan energi dan gas alam sebagai alasan utama di balik sengketa
Nasional
BADUNG Peristiwa penembakan kembali mengguncang Pulau Dewata. Dua warga negara asing (WNA) asal Australia menjadi korban penembakan oleh
Hukum dan Kriminal
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) resmi mengumumkan namanama yang lulus dalam tahapan seleksi administrasi calon anggota Komisaris dan cal
Pemerintahan
