Gibran, Jokowi hingga Jusuf Kalla Hadiri Akad Nikah Kasespri Prabowo
JAKARTA Sejumlah tokoh nasional menghadiri akad nikah Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, dengan Chika
NASIONAL
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang bergerak di sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, banyak BUMN yang tidak menunjukkan kinerja optimal dan terlalu bergantung pada penyertaan modal negara (PMN).
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat membuka International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
Di hadapan para pemangku kepentingan nasional dan internasional, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan profesionalisme dalam pembangunan infrastruktur.
"Saya tahu dalam bidang-bidang tertentu, terutama konstruksi fisik, sektor swasta, baik nasional maupun internasional, sering kali lebih modern, lebih efisien, dan mampu menyelesaikan proyek tepat waktu serta menghemat anggaran besar," tegas Prabowo.
Presiden juga menyoroti pola pikir yang berkembang di sejumlah BUMN yang dinilainya terlalu mengandalkan dana negara tanpa mempertimbangkan kinerja dan efisiensi.
"Sering kali BUMN ini merasa, kalau kerjanya lambat tidak apa-apa, kalau boros pun tidak apa-apa, karena nanti ada menteri keuangan yang akan suntik PMN," sindirnya.
Prabowo bahkan membandingkan dengan perusahaan internasional yang mampu tumbuh dan meraih keuntungan besar tanpa intervensi atau suntikan modal dari negara.
"Apa ini PMN? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, dia ada enggak PMN?" tambahnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbesar peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Pemerintah, kata dia, siap memberikan berbagai insentif dan kemudahan agar para mitra strategis tertarik berinvestasi di Indonesia.
"Saya arahkan agar peran swasta dalam pembangunan infrastruktur diperbesar. Namun, agar swasta tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka," jelasnya.
Prabowo juga mengungkap bahwa pemerintah telah berhasil melakukan efisiensi anggaran pada awal masa pemerintahannya.
Efisiensi tersebut menghasilkan dana kas negara yang kini dapat digunakan untuk berinvestasi langsung dalam proyek-proyek strategis nasional.
"Sekarang kita berani mengajak kerja sama. Pemerintah akan ikut berinvestasi dengan dana riil, bukan sekadar meminta saham kosong. Saya yakin ini memberi kenyamanan bagi mitra luar negeri," pungkasnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo serius dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat, efisien, dan kompetitif, dengan menjadikan sektor swasta sebagai mitra utama pembangunan nasional.*
(bs/a008)
JAKARTA Sejumlah tokoh nasional menghadiri akad nikah Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, dengan Chika
NASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam bergerak fluktuatif sepanjang pekan terakhir, 1723 Agustus 2026. Meski sempat turun cukup dalam, harga emas ba
EKONOMI
MEDAN Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang resmi memasuki masa uji coba pada Agustus 2026. Moda transportasi publik ini menghubungka
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 87 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan masih terdapat sekitar 1.800 ton emas yang disimpan ole
EKONOMI
LOMBOK TENGAH Desa Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), terbakar pada Sabtu
SENI DAN BUDAYA
BANGKALAN Ratusan warga Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) be
NASIONAL
JAKARTA Posisi desil keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekon
EKONOMI
RIAU Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Menteri Lingkungan Hidup (
PERISTIWA
BANDA ACEH Kasus dugaan korupsi program beasiswa pendidikan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh memasuki t
HUKUM DAN KRIMINAL