JAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, melayangkan kritik tajam terhadap rencana TNI Angkatan Darat (AD) merekrut 24 ribu prajurit tamtama untuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menilai langkah tersebut menyimpang dari fungsi utama TNI dan dapat mengaburkan batas antara tugas militer dan sipil.
Baca Juga:
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Kamis (12/6/2025), Hasanuddin menyatakan bahwa TNI seharusnya lebih fokus pada peningkatan kesiapan tempur, bukan membentuk satuan-satuan non-tempur seperti Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis, dan Kompi Zeni.
"Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif," ujar Hasanuddin.
Baca Juga:
Hasanuddin mengingatkan bahwa dalam sistem pertahanan rakyat semesta, telah diatur perbedaan fungsi TNI dalam masa damai dan masa perang.
Ia menegaskan bahwa dalam masa damai, ketahanan pangan merupakan urusan Kementerian Pertanian, bukan TNI aktif.
"Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani dalam membangun depot-depot logistik. Namun dalam masa damai, hal itu sebaiknya diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah memiliki struktur dan kompetensi, seperti Kementerian Pertanian," imbuhnya.
Sebelumnya, TNI AD telah merespons kritik dari berbagai pihak, termasuk koalisi masyarakat sipil, terkait rencana perekrutan besar-besaran tersebut.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari fungsi teritorial TNI, yang tertuang dalam Undang-Undang TNI dan konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
