JAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, melayangkan kritik tajam terhadap rencana TNI Angkatan Darat (AD) merekrut 24 ribu prajurit tamtama untuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menilai langkah tersebut menyimpang dari fungsi utama TNI dan dapat mengaburkan batas antara tugas militer dan sipil.
Baca Juga:
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Kamis (12/6/2025), Hasanuddin menyatakan bahwa TNI seharusnya lebih fokus pada peningkatan kesiapan tempur, bukan membentuk satuan-satuan non-tempur seperti Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis, dan Kompi Zeni.
"Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif," ujar Hasanuddin.
Baca Juga:
Hasanuddin mengingatkan bahwa dalam sistem pertahanan rakyat semesta, telah diatur perbedaan fungsi TNI dalam masa damai dan masa perang.
Ia menegaskan bahwa dalam masa damai, ketahanan pangan merupakan urusan Kementerian Pertanian, bukan TNI aktif.
"Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani dalam membangun depot-depot logistik. Namun dalam masa damai, hal itu sebaiknya diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah memiliki struktur dan kompetensi, seperti Kementerian Pertanian," imbuhnya.
Sebelumnya, TNI AD telah merespons kritik dari berbagai pihak, termasuk koalisi masyarakat sipil, terkait rencana perekrutan besar-besaran tersebut.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari fungsi teritorial TNI, yang tertuang dalam Undang-Undang TNI dan konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
"Fungsi utama teritorial itu meliputi kegiatan sosial dan pembangunan sebagai bagian dari pengabdian TNI kepada rakyat. Itu bagian dari jati diri kami sebagai tentara rakyat," ujar Wahyu dalam pernyataannya di sela pameran Indo Defence 2024 di Jakarta, Rabu (11/6).
Menurut Wahyu, prajurit-prajurit tersebut akan membantu pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan program-program pembangunan nasional, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil.*
(cn/a008)
CIMAHI Kasus dugaan penipuan yang menyeret Direktur Utama BUMD Bandung Barat, Deden Robby Firman, terus bergulir dan memasuki babak baru
Hukum dan Kriminal
PAMEKASAN Kabar duka menyelimuti keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan, KH Taufik,
Peristiwa
Ahmedabad, India Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat India (AAIB) telah menemukan black box pesawat Air India yang jatuh di Ahmedabad, Guj
Internasional
TANJUNGPINANG Seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia berinisial VWC (34) ditangkap polisi saat baru tiba di Pelabuhan Sri Bintan
Hukum dan Kriminal
BADUNG Kasus penembakan yang menewaskan satu warga negara Australia dan melukai satu lainnya di sebuah vila mewah di Badung, Bali, mengg
Peristiwa
JAKARTA Kegagalan timnas China melaju ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 berujung pada pemecatan pelatih kepala asal Kroasia, Br
Olahraga
BANDAR LAMPUNG Peristiwa memilukan terjadi di Kota Bandar Lampung. Seorang gadis berusia 14 tahun berinisial NL menjadi korban rudapaksa
Hukum dan Kriminal
JAMBI Proyek pembangunan Islamic Center di Provinsi Jambi tengah menjadi sorotan publik. Megaproyek yang menelan dana hingga Rp 150 miliar
Nasional
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen sebagai bagian dari upaya besar memp
Nasional
SABANG Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyebut keberadaan kandungan energi dan gas alam sebagai alasan utama di balik sengketa
Nasional
