SAMARINDA– Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen menuai respons kritis dari kalangan akademisi dan aktivis antikorupsi.
Herdiansyah Hamzah, peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, menilai kebijakan tersebut bukanlah solusi utama dalam mengatasi praktik korupsi di lembaga peradilan.
Baca Juga:
"Bukan dengan cara menaikkan gaji, menurut saya, tapi harus ada pembenahan serius dari hulu ke hilir," ujar Herdiansya, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, publik justru akan mempertanyakan hubungan antara kenaikan gaji dan komitmen para hakim dalam menolak suap, gratifikasi, atau bentuk korupsi lainnya.
Baca Juga:
Rekrutmen hingga Sanksi Harus Diperkuat
Herdiansyah menegaskan bahwa reformasi peradilan harus dimulai dari proses rekrutmen calon hakim yang mengedepankan rekam jejak dan integritas.
Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan, yang selama ini hanya bergantung pada mekanisme internal tanpa keterlibatan publik.
"Pengawasan tidak bisa hanya internal. Perlu partisipasi masyarakat agar prosesnya lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Sanksi berat, menurutnya, akan memberikan efek jera dan menjadi langkah korektif yang nyata.
"Kalau kita berharap sistem peradilan bisa dibenahi dengan baik, maka problem dari hulu ke hilir mesti kita seriusin," tandasnya.
Kebijakan kenaikan gaji ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan para hakim.
Ia menyebut para hakim sebagai "benteng terakhir keadilan" dan menilai kesejahteraan mereka harus dijamin agar tidak mudah tergoda praktik menyimpang.
Meski demikian, wacana tersebut memunculkan perdebatan publik, terutama terkait efektivitasnya dalam mencegah korupsi di lingkungan peradilan.*
(mt/a008)
JAMBI Peristiwa tragis terjadi di Kota Jambi pada Jumat dini hari, 13 Juni 2025. Seorang pria bernama Jamaludin, yang diketahui bekerja
Peristiwa
CIMAHI Kasus dugaan penipuan yang menyeret Direktur Utama BUMD Bandung Barat, Deden Robby Firman, terus bergulir dan memasuki babak baru
Hukum dan Kriminal
PAMEKASAN Kabar duka menyelimuti keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan, KH Taufik,
Peristiwa
Ahmedabad, India Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat India (AAIB) telah menemukan black box pesawat Air India yang jatuh di Ahmedabad, Guj
Internasional
TANJUNGPINANG Seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia berinisial VWC (34) ditangkap polisi saat baru tiba di Pelabuhan Sri Bintan
Hukum dan Kriminal
BADUNG Kasus penembakan yang menewaskan satu warga negara Australia dan melukai satu lainnya di sebuah vila mewah di Badung, Bali, mengg
Peristiwa
JAKARTA Kegagalan timnas China melaju ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 berujung pada pemecatan pelatih kepala asal Kroasia, Br
Olahraga
BANDAR LAMPUNG Peristiwa memilukan terjadi di Kota Bandar Lampung. Seorang gadis berusia 14 tahun berinisial NL menjadi korban rudapaksa
Hukum dan Kriminal
JAMBI Proyek pembangunan Islamic Center di Provinsi Jambi tengah menjadi sorotan publik. Megaproyek yang menelan dana hingga Rp 150 miliar
Nasional
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen sebagai bagian dari upaya besar memp
Nasional
