Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah Mengemuka, Ganjar Buka Suara
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memilih kepala daerah tan
POLITIK
JAKARTA — Mantan Calon Wakil Presiden 2024, Mahfud MD, mengaku heran atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dirinya melaporkan dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Mahfud menyebut, secara hukum, permintaan itu tidak tepat.
"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh," kata Mahfud melalui akun media sosial X miliknya, Minggu (19/10/2025).Baca Juga:
Mahfud menjelaskan bahwa dalam sistem hukum pidana, ketika ada informasi tentang dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum (APH) semestinya langsung melakukan penyelidikan, bukan menunggu laporan dari pihak lain.
"Laporan hanya diperlukan jika aparat belum mengetahui adanya peristiwa. Tapi kalau sudah ada informasi dugaan pelanggaran, APH harus langsung bertindak," tegas Mahfud.
Mahfud juga menegaskan bahwa dirinya bukan pihak pertama yang menyampaikan dugaan penyimpangan dalam proyek Whoosh.
Ia hanya mengulas isu yang telah disampaikan secara terbuka oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan ekonom Antony Budiawan dalam sebuah acara televisi.
"Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah siaran resmi Nusantara TV yang terbuka untuk publik. Saya hanya membahasnya di podcast pribadi saya, TERUS TERANG," kata Mahfud.
Ia menilai, seharusnya KPK tidak meminta dirinya membuat laporan, tetapi jika ingin mendalami informasi, KPK cukup memanggil dirinya untuk memberikan keterangan, bukan dalam konteks pemeriksaan.
"Kalau mau menyelidiki Whoosh, panggil saya saja. Saya akan tunjukkan isi siaran yang saya kutip," kata mantan Menko Polhukam itu.
Proyek KCJB atau Whoosh memang sejak awal mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Meski dijanjikan sebagai proyek kerja sama antar-perusahaan (business to business), dalam pelaksanaannya, proyek ini harus mendapat sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk keberlanjutannya.
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memilih kepala daerah tan
POLITIK
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya data ganda dalam daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan tersebut
NASIONAL
BIREUEN Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Jembatan Krueng Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, A
NASIONAL
DENDANG Kapolsek Dendang menggelar kegiatan silaturahmi bersama insan pers sebagai upaya memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian
NASIONAL
JAKARTA Polisi menyelidiki temuan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu ruangan yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak masuk kategori miskin mencap
EKONOMI
BINJAI Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Provinsi Sumatera Utara kembali mengamankan aset milik Pemerintah Provinsi S
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak para
PEMERINTAHAN
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah menetapkan pria asal Medan, Dhayalen alias Roberto, sebagai tersangka dalam perkara dug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, J
NASIONAL