Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, Mahfud MD: Agak Aneh Ini

JAKARTA — Mantan Calon Wakil Presiden 2024, Mahfud MD, mengaku heran atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dirinya melaporkan dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Mahfud menyebut, secara hukum, permintaan itu tidak tepat.

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh," kata Mahfud melalui akun media sosial X miliknya, Minggu (19/10/2025).

Baca Juga:

• 57 Eks Pegawai KPK Dipecat Sewenang-wenang: Kami Ingin Pemulihan Hak, Bukan Sekadar Pekerjaan

Mahfud menjelaskan bahwa dalam sistem hukum pidana, ketika ada informasi tentang dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum (APH) semestinya langsung melakukan penyelidikan, bukan menunggu laporan dari pihak lain.

"Laporan hanya diperlukan jika aparat belum mengetahui adanya peristiwa. Tapi kalau sudah ada informasi dugaan pelanggaran, APH harus langsung bertindak," tegas Mahfud.

Mahfud juga menegaskan bahwa dirinya bukan pihak pertama yang menyampaikan dugaan penyimpangan dalam proyek Whoosh.

Ia hanya mengulas isu yang telah disampaikan secara terbuka oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan ekonom Antony Budiawan dalam sebuah acara televisi.

"Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah siaran resmi Nusantara TV yang terbuka untuk publik. Saya hanya membahasnya di podcast pribadi saya, TERUS TERANG," kata Mahfud.

Ia menilai, seharusnya KPK tidak meminta dirinya membuat laporan, tetapi jika ingin mendalami informasi, KPK cukup memanggil dirinya untuk memberikan keterangan, bukan dalam konteks pemeriksaan.

"Kalau mau menyelidiki Whoosh, panggil saya saja. Saya akan tunjukkan isi siaran yang saya kutip," kata mantan Menko Polhukam itu.

Proyek KCJB atau Whoosh memang sejak awal mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Meski dijanjikan sebagai proyek kerja sama antar-perusahaan (business to business), dalam pelaksanaannya, proyek ini harus mendapat sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk keberlanjutannya.

Kini, dua tahun setelah resmi beroperasi, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mulai mencicil utang pokok dan bunga kepada pihak China.

Nilai utang tersebut menjadi beban keuangan besar bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam proyek.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era Presiden Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, secara terbuka menyebut proyek KCJB sudah bermasalah sejak awal.

"Saya terima itu barang sudah busuk. Tapi kita coba perbaiki. Kita audit, lalu berunding dengan China," kata Luhut dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Luhut menambahkan, negosiasi lanjutan dengan China mengenai pembayaran utang telah dilakukan. Namun, keputusan akhir kini menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk menutup beban utang proyek Kereta Cepat.

Ia menyebut, pembayaran utang akan diambil dari dividen jumbo yang dihasilkan BUMN. Hal ini untuk mencegah dampak fiskal terhadap anggaran negara.*

(km/a008)

57 Eks Pegawai KPK Dipecat Sewenang-wenang: Kami Ingin Pemulihan Hak, Bukan Sekadar Pekerjaan

Proyek Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, KPK Minta Data Resmi Dugaan Mark Up

KPK Temukan Mata Uang Asing dalam Sitaan Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024

Jokowi Bungkam Soal Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

KPK Sisir Proyek Lain Milik Kirun, Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut Meluas

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Kalbar dalam Kasus Korupsi Jalan di Mempawah