KPK Bongkar Modus Dugaan Pemerasan Bupati Sukoharjo, Setoran Pegawai Capai Rp2,93 Miliar
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memberikan respons terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang diungkap mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Proyek senilai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun ini menjadi sorotan publik setelah Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan di Cina.
Dalam pidatonya, Mahfud MD menyatakan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai USD 52 juta per kilometer, sementara biaya di Cina hanya sekitar USD 17-18 juta per kilometer.Baca Juga:
Pernyataan ini menimbulkan perhatian serius, sehingga KPK meminta adanya laporan dan data resmi untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
"Kami hingga saat ini belum menerima informasi resmi baik dari internal maupun eksternal terkait dugaan mark up tersebut. Kami berharap Mahfud MD dapat menyerahkan data dan dokumen pendukung agar kami bisa melakukan telaah secara mendalam," ujar Setyo Budiyanto.
Setyo menambahkan bahwa KPK akan melakukan penelaahan awal di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.
Namun, keputusan menyerahkan data sepenuhnya berada di tangan Mahfud MD.
Sementara itu, Mahfud menegaskan bahwa KPK seharusnya dapat langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan resmi.
Dugaan mark up proyek ini awalnya diungkap oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan.
Mahfud juga menyarankan agar KPK memanggil Anthony untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi proyek ini untuk segera melaporkan secara resmi agar dapat ditelaah lebih lanjut.
"Setiap laporan akan kami pelajari dan analisis untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi," tambah Budi.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihakpihak yang sebelumnya menolak penerapan biodiesel B50. Menurutnya, penolakan tersebut mun
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah resmi menerapkan program mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan mampu menghentikan ketergantungan impor solar. Program
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kantor keuchik sebagai persia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45 Tahun 2026 yang mengatur pembebas
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dir
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang perdagangan 610 Juli 2026. Bursa Efek Indonesi
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum harus ber
NASIONAL
KARAKAS Jumlah korban meninggal dunia akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 terus bertambah. Hingga
INTERNASIONAL