Langkah Tegas Cegah Kecelakaan Kereta, PT KAI Tutup 6 Pelintasan Liar di Sumut
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memberikan respons terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang diungkap mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Proyek senilai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun ini menjadi sorotan publik setelah Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan di Cina.
Dalam pidatonya, Mahfud MD menyatakan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai USD 52 juta per kilometer, sementara biaya di Cina hanya sekitar USD 17-18 juta per kilometer.Baca Juga:
Pernyataan ini menimbulkan perhatian serius, sehingga KPK meminta adanya laporan dan data resmi untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
"Kami hingga saat ini belum menerima informasi resmi baik dari internal maupun eksternal terkait dugaan mark up tersebut. Kami berharap Mahfud MD dapat menyerahkan data dan dokumen pendukung agar kami bisa melakukan telaah secara mendalam," ujar Setyo Budiyanto.
Setyo menambahkan bahwa KPK akan melakukan penelaahan awal di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.
Namun, keputusan menyerahkan data sepenuhnya berada di tangan Mahfud MD.
Sementara itu, Mahfud menegaskan bahwa KPK seharusnya dapat langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan resmi.
Dugaan mark up proyek ini awalnya diungkap oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan.
Mahfud juga menyarankan agar KPK memanggil Anthony untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi proyek ini untuk segera melaporkan secara resmi agar dapat ditelaah lebih lanjut.
"Setiap laporan akan kami pelajari dan analisis untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi," tambah Budi.
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan usai meneri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Keputusan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara mengungkap 264 kasus narkotika dalam operasi intensi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan itu meneg
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada p
EKONOMI
JAKARTA Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap mantan Menteri Agama ad interim, Muhadjir Ef
HUKUM DAN KRIMINAL