Anies Sebut “Sidik Jari” JK di Perdamaian Poso, Ambon, dan Aceh
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan apresiasi terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara tasy
POLITIK
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pihak swasta dari sektor biro perjalanan haji dan umrah terkait dugaan praktik jual beli kuota petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri lebih jauh praktik penjualan jatah petugas haji kepada calon jamaah, yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan ibadah haji.
"Jadi, seperti apa praktik jual beli kuota, khususnya tadi yang ditanyakan untuk petugas," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).Baca Juga:
Budi menjelaskan, penyidik menemukan indikasi adanya penjualan jatah kuota untuk petugas medis hingga pembimbing ibadah. Padahal, jatah tersebut secara resmi disediakan pemerintah guna memastikan pelayanan dan pengawasan terhadap jamaah haji khusus berjalan baik.
"Penyelenggaraan ibadah haji itu kan memang ada slot untuk petugas yang betul-betul bertugas memberikan pelayanan kepada para jamaah haji," katanya.
Namun, KPK mendapati slot tersebut justru tidak digunakan sebagaimana mestinya.
"Slot untuk petugas ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Artinya tidak digunakan betul-betul untuk petugas," tegas Budi.
Berdasarkan temuan awal, persoalan bermula dari pembagian kuota tambahan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia sebanyak 20 ribu jamaah. Seharusnya, pembagian kuota mengikuti ketentuan: 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, sejumlah pihak diduga mengubah persentase tersebut menjadi pembagian rata 50:50, sehingga membuka celah penyalahgunaan kuota.
KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat di Kemenag serta beberapa penyedia jasa perjalanan haji dan umrah. Di antara pihak yang sudah dimintai keterangan adalah pendakwah Ustaz Khalid Basalamah dan beberapa pengelola biro travel.
Selain itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga telah dua kali diperiksa penyidik KPK—pertama pada 7 Agustus 2025 dan kedua pada 1 September 2025.
KPK menegaskan, pendalaman terhadap kasus ini masih berlangsung dan belum menetapkan tersangka. Lembaga antirasuah itu memastikan akan menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga diuntungkan dari praktik jual beli kuota haji tersebut.*
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan apresiasi terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara tasy
POLITIK
NGANJUK Presiden RI Prabowo Subianto mengklaim bahwa gaji hakim di Indonesia saat ini telah melampaui sejumlah negara di kawasan Asia Te
POLITIK
NGANJUK Presiden RI Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah persoalan dalam pelaksanaanny
PEMERINTAHAN
NGANJUK Presiden RI Prabowo Presiden RI PrabowoSubianto menyoroti dampak ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim ma
EKONOMI
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto meminta generasi muda tidak menilai hasil pembangunan secara jangka pendek, melainkan melihat dampakny
NASIONAL
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab penuh apabila masih ada masyarakat Indonesia yang meng
NASIONAL
NGANJUK Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan pembangunan dan operasional 30 ribu Koperasi Desa/Keluraha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyiapkan rencana induk (renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan
NASIONAL
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menerima kunjungan Direktur Jenderal Rosatom Rusia, Alexey Likhachev, di Gedung BJ Habib
SAINS DAN TEKNOLOGI
ACEH BESAR Anggota Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu bersama masyarakat, pengurus, dan unsur TNI melaksanakan kegiatan gotong
EKONOMI