MEDAN – Eks Kepala Satuan Kerja I BBPJN Sumut, Dicky Erlangga, berbelit dalam persidangan kasus suap PT Dalihan Natolu Grup.
Sidang lanjutan perkara dugaan suap yang menjerat Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Akhirun Piliang, dan Dirut Rona Namora (RN), Rayhan Dulasmi, kembali digelar Kamis (16/10/2025) di Pengadilan Tipikor Medan.
Dalam sidang kali ini, mantan Kepala Satuan Kerja I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara (BBPJN Sumut), Dicky Erlangga, tampil sebagai saksi dan mendapat sorotan tajam dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Baca Juga:
JPU Rudi Dwiprastiono menyinggung perubahan keterangan Dicky yang dianggap tidak konsisten.
"Keterangan saudara di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda-beda, dan kini di persidangan kembali berubah. Yang mana yang benar?" tanya Rudi dengan nada tegas.
Dicky mengaku menerima uang sebesar Rp980 juta dari terdakwa Akhirun Piliang selama periode 2024-2025.
Dari total tersebut, ia menyatakan telah menyerahkan Rp300 juta kepada Kepala BBPJN Sumut, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja.
Namun, jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dakwaan jaksa yang menyebut nilai suap mencapai Rp1,675 miliar.
Dalam persidangan, JPU KPK menghadirkan bukti berupa catatan keuangan PT DNG yang telah disita untuk membuktikan nilai suap sebenarnya.
Meski demikian, Dicky tetap bersikukuh pada keterangan terakhirnya di BAP.
Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu kemudian mengambil alih pemeriksaan dan mempertanyakan ketidaksesuaian keterangan Dicky dengan dokumen bendahara PT DNG, Mariam.
Berdasarkan bukti dan keterangan saksi lain, jumlah uang yang diterima Dicky sesuai dengan dakwaan jaksa.
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
