JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meyakini Presiden Prabowo Subianto mendapat informasi yang keliru mengenai perkara yang menjeratnya. Hal itu disampaikan Febrie seusai proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).
"Dan saya yakin ya, Presiden dapat masukan yang salah atas perkara ini," kata Febrie di Kejari Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).
Febrie tidak menjelaskan secara rinci informasi atau masukan seperti apa yang dimaksud. Dia menyatakan berharap perkara yang menjeratnya dapat dilihat secara jernih ketika memasuki proses persidangan.Baca Juga:
"Dan mudah-mudahan, junior-junior saya yang ada di Gedung Bundar akan terus bela kepentingan rakyat dan bangsanya untuk menuju kemakmuran rakyat," ujarnya.
Febrie juga menyinggung masa pengabdiannya selama 33 tahun sebagai jaksa. Dia mengklaim selama periode tersebut tidak pernah menerima sanksi hukuman maupun diperiksa oleh bidang Pengawasan Kejaksaan.
Pernyataan tersebut sebelumnya juga disampaikan Febrie ketika membantah keterlibatannya dalam dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam kesempatan itu, Febrie kembali menyinggung rekam jejaknya selama memimpin Gedung Bundar. Menurutnya, sejumlah perkara besar telah ditangani jajaran Jampidsus ketika dirinya berada di posisi tersebut, termasuk saat menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Febrie kemudian menyinggung basis data perkara yang dimiliki Gedung Bundar. Menurut dia, data tersebut mencatat pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai perkara besar yang pernah ditangani.
"Jangan lupa, database di Gedung Bundar itu akan menjadi data abadi. Kita semua tahu siapa yang terlibat di perkara-perkara besar," kata Febrie.
Sementara itu, Febrie menjalani pelimpahan tahap II ke Kejari Jakarta Selatan setelah berkas perkara terkait dugaan pemerasan dan TPPU dinyatakan lengkap. Pelimpahan juga dilakukan terhadap dua tersangka lainnya, yakni Don Ritto dan Nurman Herin.
Dalam perkara tersebut, Kejagung menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan TPPU. Penyidikan juga dikaitkan dengan dugaan pemerasan dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya.
Febrie diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus pada Juli 2026. Kejaksaan Agung saat itu menyatakan pengunduran diri tersebut berkaitan dengan upaya menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum serta mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati proses hukum dan asas praduga tidak bersalah.
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meyakini Presiden Prabowo Subianto mendapat informasi y
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengaku merasa digergaji setelah di
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, membantah terlibat dalam perkara duga
NASIONAL
JAKARTA Harga pangan nasional bergerak beragam pada perdagangan Jumat (18/9/2026). Sejumlah komoditas seperti cabai, daging, beras, minyak
EKONOMI
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak terlihat hadir dalam sidang perdana perkara Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakart
POLITIK
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat (18/9/2026). IHSG naik 0,78 ke level 6.512,57 dibandingk
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali naik pada perdagangan Jumat (18/9/2026). Harga emas Antam ukuran 1 gram kini
EKONOMI
JAKARTA Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menyoroti kondisi penerimaan publik terhadap pemerintahan Pre
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 untuk pertam
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan perubahan skema insentif operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau
PEMERINTAHAN
