Yakini Presiden Prabowo Diberi Info Menyesatkan, Eks Jampidsus Febrie Ingatkan Adanya 'Database Abadi' Skandal Kakap

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meyakini Presiden Prabowo Subianto mendapat informasi yang keliru mengenai perkara yang menjeratnya. Hal itu disampaikan Febrie seusai proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).

"Dan saya yakin ya, Presiden dapat masukan yang salah atas perkara ini," kata Febrie di Kejari Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).

Febrie tidak menjelaskan secara rinci informasi atau masukan seperti apa yang dimaksud. Dia menyatakan berharap perkara yang menjeratnya dapat dilihat secara jernih ketika memasuki proses persidangan.

Baca Juga:

• Bongkar Prestasi Kembalikan Rp 300 T, Mantan Jampidsus Febrie Merasa Ditumbalkan Usai Terseret TPPU

"Dan mudah-mudahan, junior-junior saya yang ada di Gedung Bundar akan terus bela kepentingan rakyat dan bangsanya untuk menuju kemakmuran rakyat," ujarnya.

Febrie juga menyinggung masa pengabdiannya selama 33 tahun sebagai jaksa. Dia mengklaim selama periode tersebut tidak pernah menerima sanksi hukuman maupun diperiksa oleh bidang Pengawasan Kejaksaan.

Pernyataan tersebut sebelumnya juga disampaikan Febrie ketika membantah keterlibatannya dalam dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam kesempatan itu, Febrie kembali menyinggung rekam jejaknya selama memimpin Gedung Bundar. Menurutnya, sejumlah perkara besar telah ditangani jajaran Jampidsus ketika dirinya berada di posisi tersebut, termasuk saat menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Febrie kemudian menyinggung basis data perkara yang dimiliki Gedung Bundar. Menurut dia, data tersebut mencatat pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai perkara besar yang pernah ditangani.

"Jangan lupa, database di Gedung Bundar itu akan menjadi data abadi. Kita semua tahu siapa yang terlibat di perkara-perkara besar," kata Febrie.

Sementara itu, Febrie menjalani pelimpahan tahap II ke Kejari Jakarta Selatan setelah berkas perkara terkait dugaan pemerasan dan TPPU dinyatakan lengkap. Pelimpahan juga dilakukan terhadap dua tersangka lainnya, yakni Don Ritto dan Nurman Herin.

Dalam perkara tersebut, Kejagung menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan TPPU. Penyidikan juga dikaitkan dengan dugaan pemerasan dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya.

Febrie diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus pada Juli 2026. Kejaksaan Agung saat itu menyatakan pengunduran diri tersebut berkaitan dengan upaya menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum serta mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati proses hukum dan asas praduga tidak bersalah.

Perkara yang menjerat Febrie kini memasuki tahapan penuntutan setelah pelimpahan berkas, tersangka, dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Kebenaran atas dugaan tindak pidana yang dikenakan kepada para tersangka selanjutnya akan diuji melalui persidangan.* (k/dh)

Bongkar Prestasi Kembalikan Rp 300 T, Mantan Jampidsus Febrie Merasa Ditumbalkan Usai Terseret TPPU

Klaim 33 Tahun Mengabdi Tanpa Cacat, Eks Jampidsus Febrie Heran Tiba-tiba Jadi Tersangka Pemerasan

Sembunyikan Emas 74 Kg dan Rp 543 M di Sentul, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Seret 2 Tersangka ke Kejari Jaksel

Kasus Kematian Winda Lorenza Naik Penyidikan, Polisi Gunakan Sangkaan Alternatif Pasal 458 atau 462 KUHP

Buntut Kayu Gelondongan Saat Banjir Sumut, Bos PT TBS dan Anak Buah Segera Disidang

Babak Baru Kematian Winda Lorenza di Medan: Kejari Terima SPDP, Polisi Belum Tetapkan Tersangka