Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memberikan respons terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang diungkap mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Proyek senilai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun ini menjadi sorotan publik setelah Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan di Cina.
Dalam pidatonya, Mahfud MD menyatakan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai USD 52 juta per kilometer, sementara biaya di Cina hanya sekitar USD 17-18 juta per kilometer.Baca Juga:
Pernyataan ini menimbulkan perhatian serius, sehingga KPK meminta adanya laporan dan data resmi untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
"Kami hingga saat ini belum menerima informasi resmi baik dari internal maupun eksternal terkait dugaan mark up tersebut. Kami berharap Mahfud MD dapat menyerahkan data dan dokumen pendukung agar kami bisa melakukan telaah secara mendalam," ujar Setyo Budiyanto.
Setyo menambahkan bahwa KPK akan melakukan penelaahan awal di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.
Namun, keputusan menyerahkan data sepenuhnya berada di tangan Mahfud MD.
Sementara itu, Mahfud menegaskan bahwa KPK seharusnya dapat langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan resmi.
Dugaan mark up proyek ini awalnya diungkap oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan.
Mahfud juga menyarankan agar KPK memanggil Anthony untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi proyek ini untuk segera melaporkan secara resmi agar dapat ditelaah lebih lanjut.
"Setiap laporan akan kami pelajari dan analisis untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi," tambah Budi.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikenal dengan nama "Whoosh" dimulai sejak 2015 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan konsorsium PT KCIC yang melibatkan BUMN Indonesia dan perusahaan asal Cina seperti China Railway International.
Proyek ini menggunakan skema bisnis-to-bisnis tanpa dana APBN secara langsung.
Meskipun proyek ini resmi beroperasi pada Oktober 2023, kontroversi terkait pembengkakan biaya dan utang BUMN terus muncul.
Mahfud MD menyoroti perubahan skema pembiayaan yang semula dari Jepang dengan bunga rendah 0,1 persen, beralih ke Cina dengan bunga awal 2 persen dan kemudian meningkat menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya.
Meski begitu, biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh sebesar Rp 780 miliar masih lebih murah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer.
Mahfud juga mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang menolak pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN, sekaligus meminta pemerintah mengambil kebijakan progresif agar beban utang tidak semakin membebani negara.
Kronologi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung "Whoosh"
2015-2016: Inisiasi dan penjajakan kerja sama dengan Tiongkok.
2016-2018: Pembentukan konsorsium PT KCIC dan mulai konstruksi.
2018-2023: Proses konstruksi menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembengkakan biaya dan pembebasan lahan.
Oktober 2023: Operasional kereta cepat resmi diluncurkan.
2024-2025: Muncul dugaan mark up anggaran, disorot oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
2025: KPK menunggu laporan resmi untuk tindak lanjut investigasi.
Proyek Whoosh merupakan tonggak penting dalam sejarah infrastruktur Indonesia, namun isu transparansi dan pengelolaan anggaran menjadi tantangan besar yang harus ditangani secara serius demi menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan proyek strategis nasional.*
(tb/a008)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL