Front Demokrasi Rakyat Desak Usut Dugaan Aliran Dana ke BEM UBK, Jangan Biarkan Demokrasi Dicederai
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
JAKARTA -Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.Hum, memberikan pengarahan tegas kepada para hakim baru agar menjunjung tinggi integritas dan menjauhi gaya hidup mewah.
Arahan ini disampaikan dalam pembinaan di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).
Sunarto mengingatkan bahwa jabatan hakim bukan untuk dipamerkan, melainkan dijaga martabatnya. Ia secara khusus menyoroti kebiasaan sebagian aparat yang kerap menempelkan stiker 'HAKIM' di kendaraan pribadi.
"Nanti kalau ada kesempatan punya mobil, jangan ditempel stiker hakim-hakim. Kaca depan hakim, samping hakim, belakang hakim. Jabatan saudara tidak perlu dipamerkan," tegas Sunarto.
Ia menambahkan, memamerkan status sebagai hakim bisa menimbulkan risiko, termasuk penyalahgunaan jabatan demi menghindari hukum.
"Baru pakai motor Mio, kanan-kiri stiker hakim, biar polisi tidak menangkap. Tidak boleh!" lanjutnya.
Sunarto juga mengajak para hakim untuk menahan diri dari gaya hidup berlebihan, dan mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan.
"Kalau need Rp 40 juta, memangnya makan setiap hari Rp 1 juta? Nasi pecel saja Rp 50 ribu. Iya, sehari cukup Rp 150 ribu," ujarnya sambil menekankan pentingnya hidup sederhana.
Menurutnya, sebagian besar godaan justru datang dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengendalikan diri menjadi kunci utama bagi seorang hakim.
Ketua MA juga mengungkap bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan ketat, termasuk melalui metode "mysterious shopper" atau petugas rahasia yang memantau perilaku para hakim di lapangan.
"Di badan pengawasan itu ada namanya mysterious shopper. Kalau dipancing, misalnya diminta tolong perkara nomor sekian dan dijanjikan uang, semua terekam," jelas Sunarto.
Ia menegaskan, pujian atau sanjungan dari pihak yang sedang berperkara bisa menjadi awal jebakan.
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan
EKONOMI
BANGKA TENGAH Aparat gabungan berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan bijih timah ilegal melalui jalur laut di kawasan Pantai P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masy
NASIONAL
JAKARTA Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas meninjau langsung Galeri Dekranas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan angga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN