DPR Desak Tito Karnavian Cabut SK 4 Pulau, Jusuf Kalla: Ini Menyangkut Harga Diri Aceh

"Bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Ini juga masalah kepercayaan ke pusat," kata JK di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

JK menegaskan, kesepakatan dalam MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dan GAM jelas menyebut bahwa batas wilayah Aceh merujuk pada peta tahun 1956.

Oleh sebab itu, penetapan ulang tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi memicu kekecewaan masyarakat Aceh.

"Kalau rumah Anda tiba-tiba diklaim orang pagarnya, tentu marah. Begitu juga perasaan masyarakat Aceh," ungkap JK.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan pendekatan geografis semata tanpa mempertimbangkan aspek sejarah, hukum, dan sosial-politik.

Tito Klaim Proses Sudah Panjang, Tapi Tak Redam Protes

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa keputusan memasukkan empat pulau ke wilayah Sumatera Utara dilakukan berdasarkan pembahasan panjang lintas instansi.

Namun ia mengakui batas wilayah laut antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah memang belum pernah disepakati secara final.

Meski demikian, gelombang protes terus mengalir.

Pemerintah pusat didesak untuk membuka dokumen dan proses penetapan tersebut secara transparan, serta segera mengkaji ulang keputusan yang berpotensi merusak keharmonisan daerah.*

(tb/a008)