DPR Desak Tito Karnavian Cabut SK 4 Pulau, Jusuf Kalla: Ini Menyangkut Harga Diri Aceh

JAKARTA – Polemik penetapan empat pulau yang sebelumnya berada dalam wilayah administratif Aceh Singkil ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, terus menuai kritik tajam.

Anggota DPR RI hingga tokoh nasional seperti Jusuf Kalla mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Dapil Aceh I, Muslim Ayub, secara tegas meminta Mendagri tidak menciptakan konflik baru di Aceh.

Baca Juga:

• Romy Soekarno Desak Pemerintah Tinjau Ulang Status Empat Pulau Sengketa Aceh-Sumut: Soal Keadilan, Bukan Sekadar Batas Wilayah
• DPR RI Desak Presiden Beri Sanksi Mendagri Soal Keputusan Kontroversial Pulau Aceh

Ia menilai SK tersebut bisa memicu ketegangan antarwilayah dan melukai kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.

"Jangan buat persoalan baru di Aceh. Akan terjadi konflik kalau SK itu tidak segera dicabut. Aceh sudah banyak berkontribusi untuk Indonesia, jangan diganggu lagi," tegas Muslim, Jumat (13/6/2025).

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Ambil Alih Polemik Empat Pulau Aceh-Sumut, Keputusan Dijadwalkan Pekan Depan
• Kemendagri Tanggapi Polemik 4 Pulau, Siap Kaji Ulang Status Kepemilikan Wilayah Aceh-Sumut

Pulau Potensial SDA Diduga Jadi Motif

Muslim menduga pemindahan wilayah empat pulau, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil, tidak terlepas dari adanya potensi besar sumber daya alam berupa gas dan minyak bumi.

"Itu kawasan kaya gas dan minyak bumi. Jumlahnya miliaran barel," ucapnya.

Muslim juga mengungkap bahwa Aceh memiliki bukti historis kuat bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Aceh, termasuk dokumen dan kesepakatan antargubernur tahun 1992 yang disaksikan langsung Mendagri kala itu.

Jusuf Kalla: Ini Soal Harga Diri Aceh

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, turut angkat bicara.

Ia menilai persoalan ini bukan semata urusan administrasi pemerintahan, tetapi menyangkut harga diri dan sejarah Aceh, terlebih Aceh merupakan daerah yang telah melalui proses damai pascakonflik.

"Bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Ini juga masalah kepercayaan ke pusat," kata JK di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

JK menegaskan, kesepakatan dalam MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dan GAM jelas menyebut bahwa batas wilayah Aceh merujuk pada peta tahun 1956.

Oleh sebab itu, penetapan ulang tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi memicu kekecewaan masyarakat Aceh.

"Kalau rumah Anda tiba-tiba diklaim orang pagarnya, tentu marah. Begitu juga perasaan masyarakat Aceh," ungkap JK.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan pendekatan geografis semata tanpa mempertimbangkan aspek sejarah, hukum, dan sosial-politik.

Tito Klaim Proses Sudah Panjang, Tapi Tak Redam Protes

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa keputusan memasukkan empat pulau ke wilayah Sumatera Utara dilakukan berdasarkan pembahasan panjang lintas instansi.

Namun ia mengakui batas wilayah laut antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah memang belum pernah disepakati secara final.

Meski demikian, gelombang protes terus mengalir.

Pemerintah pusat didesak untuk membuka dokumen dan proses penetapan tersebut secara transparan, serta segera mengkaji ulang keputusan yang berpotensi merusak keharmonisan daerah.*

(tb/a008)

Romy Soekarno Desak Pemerintah Tinjau Ulang Status Empat Pulau Sengketa Aceh-Sumut: Soal Keadilan, Bukan Sekadar Batas Wilayah

DPR RI Desak Presiden Beri Sanksi Mendagri Soal Keputusan Kontroversial Pulau Aceh

Presiden Prabowo Ambil Alih Polemik Empat Pulau Aceh-Sumut, Keputusan Dijadwalkan Pekan Depan

Kemendagri Tanggapi Polemik 4 Pulau, Siap Kaji Ulang Status Kepemilikan Wilayah Aceh-Sumut

DPR Minta Penundaan Eksekusi Kepmendagri 4 Pulau, Mediasi Harus Libatkan Sejarah dan Geospasial

Ketua PDIP Sumut Kritik Mendagri Soal 4 Pulau: Keputusan Sepihak, Curiga Ada Kepentingan Tambang Nikel?