Gaji Hakim Naik 280 Persen, DPR: Ini Bukan Hadiah, tapi Investasi Negara untuk Keadilan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen sebagai bagian dari upaya besar memperkuat sistem hukum nasional.

Kenaikan ini dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada fiskal, namun juga sebagai investasi jangka panjang untuk membenahi sektor peradilan dari hulu.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa kesejahteraan harus dibarengi dengan penguatan integritas dan pengawasan terhadap kinerja para hakim.

"Hakim adalah simbol keadilan. Bila mereka masih dihimpit kebutuhan hidup dasar, bagaimana bisa kita menuntut putusan yang objektif dan bebas dari pengaruh?" ujar politisi Partai Golkar itu, Sabtu (14/6/2025).

Sari menyebutkan bahwa langkah Presiden Prabowo mencerminkan keseriusan dalam membangun sistem hukum yang bersih dan independen.

Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan gaji ini bukanlah bentuk penghargaan semata, melainkan investasi negara yang menuntut tanggung jawab moral dan profesionalisme tinggi.

Ia juga mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk mengambil peran lebih aktif dalam pengawasan perilaku hakim, terutama dengan adanya lonjakan signifikan dalam penghasilan mereka.

"Kesejahteraan dan pengawasan harus beriringan. Ini bukan hadiah untuk hakim, ini adalah investasi negara untuk keadilan," tegas Sari.

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak hakim, terutama di tingkat pertama, menghadapi keterbatasan ekonomi, tinggal di rumah sewa, dan bergantung pada tunjangan minim.

Kondisi ini kerap menjadi celah yang mengganggu independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan di ruang sidang.

Kebijakan kenaikan gaji ini dinilai sebagai bagian dari reformasi hukum total, yang tidak hanya memperbaiki regulasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan aparat penegak hukum.

Dengan perubahan ini, publik menaruh harapan besar terhadap wajah baru peradilan Indonesia: bersih, adil, independen, dan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.*

(tb/a008)