Kasus Korupsi Importasi Bea Cukai, KPK Panggil Saksi Pengusaha Rokok Jawa Timur
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengusaha rokok asal Jawa Timur, Martinus Suparman, sebagai saksi dalam kasus dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO — Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun angkat suara terkait polemik penetapan empat pulau yang diklaim milik Aceh namun masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai Kemendagri seolah tak punya pekerjaan yang lebih penting.
"Kalau itu saya pikir Kemendagri kurang kerjaan. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," ujar Komarudin usai mengikuti Soekarno Run 2025 di Benteng Vastenburg, Solo, Minggu (15/6/2025).
Empat pulau yang dipersoalkan yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang.
Polemik penetapan tersebut menuai reaksi dari sejumlah tokoh termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang merasa perlu memberikan klarifikasi sejarah pemisahan wilayah Aceh dan Sumut.
"Karena urusan pulau-pulau itu, masak sampai JK harus keluar kasih petunjuk? Dulu zaman Bung Karno itu tidak pernah jadi persoalan," sindir Komarudin.
Komarudin juga menyinggung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, agar berhenti fokus pada hal-hal yang menurutnya tidak produktif.
"Saya tidak tahu pertimbangan apa Mendagri fokus ke isu ini, dan sampai jadi berita utama. Padahal soal batas wilayah itu bukan masalah Sumut saja, tapi seluruh Indonesia," katanya.
Ia menambahkan bahwa saat ini masyarakat tengah menghadapi banyak kesulitan ekonomi seperti PHK massal dan tekanan hidup.
Menurutnya, pemerintah semestinya fokus pada hal-hal yang bisa membuat rakyat tersenyum, bukan menambah beban pikiran.
"Kurangi hal-hal yang tidak produktif. Saat ini rakyat sudah susah, PHK di mana-mana. Fokus cari tema yang bikin rakyat senang," ujarnya.
Isu ini rencananya akan ditangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengusaha rokok asal Jawa Timur, Martinus Suparman, sebagai saksi dalam kasus dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu, terdakwa dalam kasus dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat mengungkapkan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam
POLITIK
MANADO Perayaan Paskah Nasional 2026 akan digelar di Manado, Sulawesi Utara, pada 79 April mendatang. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Sebanyak 148 calon jemaah haji dari Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan resmi mengikuti kegiatan Manasik
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengungkapkan bahwa negaranya memiliki niat kuat untuk mengakhiri perang yang berlangsung deng
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa Indonesia sudah mengidentifikasi pemasok baru
EKONOMI
TANJUNG JABUNG TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Joni Pratama, mengambil langkah cepat dengan mengamankan Bripda M. Iqbal, oknum
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan, Bhabinkamtibmas Desa Padangsambi
NASIONAL