Harta Bupati Langkat Terungkap Usai OTT KPK, Nilainya Capai Rp10,6 Miliar
MEDAN Harta kekayaan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim menjadi sorotan setelah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komi
NASIONAL
SOLO — Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun angkat suara terkait polemik penetapan empat pulau yang diklaim milik Aceh namun masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai Kemendagri seolah tak punya pekerjaan yang lebih penting.
"Kalau itu saya pikir Kemendagri kurang kerjaan. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," ujar Komarudin usai mengikuti Soekarno Run 2025 di Benteng Vastenburg, Solo, Minggu (15/6/2025).
Empat pulau yang dipersoalkan yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang.
Polemik penetapan tersebut menuai reaksi dari sejumlah tokoh termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang merasa perlu memberikan klarifikasi sejarah pemisahan wilayah Aceh dan Sumut.
"Karena urusan pulau-pulau itu, masak sampai JK harus keluar kasih petunjuk? Dulu zaman Bung Karno itu tidak pernah jadi persoalan," sindir Komarudin.
Komarudin juga menyinggung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, agar berhenti fokus pada hal-hal yang menurutnya tidak produktif.
"Saya tidak tahu pertimbangan apa Mendagri fokus ke isu ini, dan sampai jadi berita utama. Padahal soal batas wilayah itu bukan masalah Sumut saja, tapi seluruh Indonesia," katanya.
Ia menambahkan bahwa saat ini masyarakat tengah menghadapi banyak kesulitan ekonomi seperti PHK massal dan tekanan hidup.
Menurutnya, pemerintah semestinya fokus pada hal-hal yang bisa membuat rakyat tersenyum, bukan menambah beban pikiran.
"Kurangi hal-hal yang tidak produktif. Saat ini rakyat sudah susah, PHK di mana-mana. Fokus cari tema yang bikin rakyat senang," ujarnya.
Isu ini rencananya akan ditangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
MEDAN Harta kekayaan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim menjadi sorotan setelah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komi
NASIONAL
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim di Kantor Bupati Langkat serta kam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang uji materi UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UndangUndang APBN Tahun 2026 di Mahkamah Konstitu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai tidak menjadi persoalan apabila majelis hakim tidak meminta tanggapan terdakwa Nadiem
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tidak mengarah pada krisis meski masih menghadapi ber
EKONOMI
LANGKAT Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tetap menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia meski Bupati Langkat Syah Afand
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akhirnya buka suara terkait namanya yang dikaitkan dalam perkara dugaan gratifikasi pelepasan
NASIONAL
JAKARTA Bupati Langkat Syah Afandin tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/7/2026), usai terjaring dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Imparsial mendesak pemerintah melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas bandar maupun gemb
HUKUM DAN KRIMINAL